- Kritikan terhadap program MBG terus menggema di media sosial setelah marak kasus keracunan massal siswa di sejumlah daerah
- Prof Zulkfikar pun mengkritik telak pelaksanaan MBG yang dianggap cuma merupakan proyek politik.
- Sosiolog NTU Singapura itu juga membeberkan sederet masalah dalam program MBG yang disebut proyek ugal-ugalan untuk mengeruk uang negara.
Suara.com - Program menu makan gratis bergizi (MBG) kembali banjir kritikan usai mencuat serentetan kasus keracunan massal siswa di sejumlah daerah. Kritikan terhadap program MBG salah satunya datang dari akademisi Profesor Sulfikar Amir.
Lewat cuitan di akun X pribadinya, @sociotalker pada Kamis (25/9), sosilog perkotaaan Nanyang Technological University (NTU), Singapura itu pun secara blak-blakan menyebut jika MBG adalah proyek politik.
"MBG itu proyek politik, bukan program berbasis teknokratik," cuitnya dikutip pada Jumat (26/9/2025).
Dia pun menguliti sejumlah masalah terkait pelaksanaan MBG yang disebut-sebut hanya mengeruk keuangan negara secara ugal-ugalan.
"Gak ada hitungan cost-benefit analisis. Gak ada perencanaan tata kelola. Pokoknya habisin ratusan triliun per tahun. Brutal!" kritiknya.
Cuitan Prof Sulfikar pun langsung disambut beragam komentar dari kalangan netizen. Namun, kebanyakan netizen turut mengkritik program MBG setelah maraknya kasus keracunan massal siswa.
"Satu di antara sumber modal pilpres 2029 ya dr MBG itu. Habiskan 1,2 trilyun per hari hanya utk makanan basi dan beracun, gila sih ini," geram salah satu netizen.
"Demi cuan jumbo mereka rela korbankan anak-anak. Yg kenyang pejabatnya yg korban rakyatnya," sindir yang lain.
"Program populis selalu laris ketika pemilu. Kenapa pemilukita gini gini aja, bahkan memburuk? Evaluasi nya dari mana nih?" timpal yang lain.
Baca Juga: MBG Jalan Terus Meski Ribuan Anak Keracunan, Bivitri Susanti Murka: Keras Kepala Betul Macam Batu!
MBG Didesak Disetop
Desakan agar pemerintah menghentikan program MBG terus disuarakan imbas maraknya kasus keracunan massal siswa di Tanah Air. Berdasar data yang dihimpun Kantor Staf Presiden atau KSP, total korban keracunan makan bergizi gratis mencapai 5.000 siswa.
Desakan agar pemerintah segera menghentikan program MBG usai banyaknya korban dari siswa berjatuhan diungkapkan oleh Pakar Hukum tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari.
"Bagi saya kalau belum dihentikan juga MBG, ada niat jahat negara meracuni anak bangsanya sendiri," kata Feri kepada wartawan di INews Tower, Jakarta Pusat pada Kamis (25/9/2025).
Evaluasi menyeluruh terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto itu ditegaskan Feri menjadi suatu hal yang mendesak.
"Segera dievaluasi, dan dihentikan. Serta pastikan orang betul-betul mendapatkan makanan sehat, bukan makan berbelatung gratis," tegasnya.
Berita Terkait
-
MBG Jalan Terus Meski Ribuan Anak Keracunan, Bivitri Susanti Murka: Keras Kepala Betul Macam Batu!
-
Bela Aksi Walk Out Rocky Gerung, Mahfud MD Kritik Talkshow TV: Forum Brutal, Pertontonkan Kekerasan!
-
Diduga Biang Kerok Keracunan Massal Siswa di Kalbar, Daging Hiu jadi Menu MBG Langgar UU?
-
Alasan Walk Out Acara TV karena Muak, Rocky Gerung: Forum Pencari Sensasi dan Hasilkan Kedangkalan
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Pesan Prabowo untuk Thomas Djiwandono yang Resmi jadi Deputi Gubernur BI
-
Mantan Kepala LKPP Ungkap Aturan Harga E-Katalog dalam Sidang Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
-
Ibu Korban Kecelakaan Maut di Singapura Masih Dirawat Intensif, Pengemudi Resmi Ditahan
-
Fakta Baru Kasus Pria Dikira Panggul Mayat, Biawak Gagal Dijual Dibawa Pulang Jalan Kaki
-
Terima Aspirasi Amnesty, DPD RI Dorong Penyelesaian Damai Konflik dan Penguatan HAM di Papua
-
Amnesty Internasional Laporkan Tragedi Gearek ke DPD: Heli Militer Diduga Serang Pemukiman
-
Pimpinan DPD RI soal Laporan Tragedi Gearek: Kekerasan di Papua Bukan Lagi Rahasia Umum!
-
Sempat Dinonaktifkan, Mensos Pastikan BPJS PBI 106 Ribu Pasien Katastropik Aktif Otomatis
-
Hampir Separuh Laut Dunia Kini Tercemar Sampah: Apa yang Bisa Dilakukan?
-
Pelajar Tewas Gegara Jalan Berlubang di Matraman, Polisi Dalami Faktor Infrastruktur