Menkeu Purbaya ke Istana Bawa Berkas, tapi Ngaku Cuma 'Makan Siang Gratis'

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bikin penasaran saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Meskipun datang dengan menenteng tumpukan berkas, Purbaya justru melontarkan jawaban santai saat ditanya agenda pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditanya wartawan mengenai tujuan kedatangannya, Purbaya berkelakar bahwa ia hanya memenuhi undangan makan siang dari presiden.

"Nggak. Nggak tahu, saya diundang aja ke sini. Makan-makan siang kali, kita biasa diundang untuk makan gratis," kata Purbaya yang tiba sekitar pukul 12.44 WIB.

Namun, pemandangan Purbaya yang membawa berkas saat keluar dari mobil memicu spekulasi bahwa ada agenda penting yang akan dibahas, lebih dari sekadar makan siang.

Kecurigaan adanya agenda serius semakin menguat mengingat Menkeu Purbaya baru saja selesai mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI sebelum bertolak ke Istana.

Ia menyebut, salah satu topik utama dalam rapat tersebut adalah isu yang sangat krusial bagi anggaran negara.

"DPR membahas itu, pencairan subsidi maupun kompensasi, dana kompensasi," kata Purbaya.

Pembahasan mengenai subsidi dan kompensasi ini tentu menjadi isu strategis yang memerlukan koordinasi langsung antara Menteri Keuangan dan Presiden.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Punya Utang Rp55 Triliun, Janji Lunas Oktober

Sementara itu, saat ditanya mengenai informasi pertemuan antara CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, dan investor legendaris Ray Dalio, Purbaya mengaku belum mengetahui detailnya.

"Mungkin, saya nggak tahu. Pembahasannya belum," kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait realisasi pembayaran kompensasi dan subsidi dalam APBN 2025.

Dalam kesempatan itu Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan adanya keluhan dari sejumlah BUMN yang belum dibayarkan subsidi dan kompensasinya.

Untuk itu dia meminta penjelasan dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

"Karena banyak sekali beberapa dari mereka kompensasi 2024 yang belum dibayar, dan kemudian alokasi subsidi 2025 yang belum sepenuhnya belum dijalankan," kata Misbakhun saat rapat di Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).