- Warga Puncak Bogor menggelar aksi spontan menghadang iring-iringan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol untuk memprotes penutupan sejumlah lokasi ekowisata.
- Massa membawa spanduk bertuliskan “Segel Tambang, Bukan Wisata Alam” sebagai simbol tuntutan agar pemerintah lebih berpihak pada masyarakat terdampak.
- Warga menilai kebijakan penyegelan dilakukan tanpa solusi yang jelas dan berharap pemerintah menghadirkan keadilan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
Suara.com - Sejumlah warga di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, menggelar aksi protes saat Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol melintas di kawasan Simpang Pasir Angin, Megamendung, Jumat (3/10/2025).
Aksi yang dilakukan secara spontan ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap kebijakan penutupan sejumlah lokasi ekowisata di kawasan tersebut.
Mereka menuntut kejelasan dan solusi dari pemerintah atas dampak kebijakan itu terhadap mata pencaharian warga.
Dengan membawa spanduk dan puluhan tangkai bunga, warga menghadang iring-iringan kendaraan dinas Menteri Hanif Faisol.
Salah satu tulisan pada atribut protes bertuliskan, “Segel Tambang, Bukan Wisata Alam”, yang menjadi simbol keresahan masyarakat setempat.
“Kami adalah karyawan dan pekerja yang menjadi korban dari penyegelan tempat usaha oleh Menteri Lingkungan Hidup,” ujar koordinator aksi, Asep Suhandi.
Menurut Asep, aksi itu muncul secara spontan setelah warga mengetahui adanya kunjungan Menteri Hanif untuk kegiatan penanaman pohon dan aksi bersih sungai di kawasan Puncak.
“Begitu tahu Menteri LH datang, kami ingin menyampaikan aspirasi secara langsung. Kalau suara kami tak juga didengar, kami siap lanjutkan aksi ke Hambalang,” tegasnya.
Warga menilai kebijakan penutupan lokasi wisata dilakukan sepihak tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi pekerja setempat.
Baca Juga: Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram
“Kami tidak menolak aturan lingkungan, tapi tolong juga perhatikan kesejahteraan kami. Tanpa tempat usaha, bagaimana kami bisa bertahan hidup?” lanjut Asep.
Para demonstran mengklaim selama ini mereka telah mematuhi aturan pemerintah dan berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Melalui aksi ini, mereka berharap pemerintah bisa mencari solusi yang adil dan berimbang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
Terkini
-
Vatikan Tolak Undangan Masuk Board of Peace
-
Menag: Ramadan 1447 H Momentum Perkuat Kesalehan Sosial dan Hidup Tak Eksploitasi Alam
-
Brak! Pagar Rumah Jusuf Kalla di Jaksel Roboh Diseruduk Mobil Hyundai Santa Fe, Begini Kondisinya
-
Belum Siap Beri Keterangan, Pemerintah-DPR Minta MK Tunda Sidang Uji Materiil UU Guru dan Dosen
-
Mendagri Ungkap Data Pascabencana: 29 Desa Hilang Diterjang Banjir dan Longsor di Sumatra
-
Bantuan Pangan Diaspora Aceh di Malaysia Terganjal Bea Cukai, Mendagri 'Ngadu' ke DPR
-
Boleh Buka Puasa di KRL Saat Ramadan 1447 H, Ini Aturan dari KAI Commuter
-
KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Kasus DJKA
-
RS Wajib Terima Pasien PBI Darurat! Bakal Ada BPJS yang Kontrol
-
Mabuk Berat, Pria 24 Tahun Ngamuk dan Tusuk Warga di Duren Sawit