- Warga Puncak Bogor menggelar aksi spontan menghadang iring-iringan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol untuk memprotes penutupan sejumlah lokasi ekowisata.
- Massa membawa spanduk bertuliskan “Segel Tambang, Bukan Wisata Alam” sebagai simbol tuntutan agar pemerintah lebih berpihak pada masyarakat terdampak.
- Warga menilai kebijakan penyegelan dilakukan tanpa solusi yang jelas dan berharap pemerintah menghadirkan keadilan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
Suara.com - Sejumlah warga di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, menggelar aksi protes saat Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol melintas di kawasan Simpang Pasir Angin, Megamendung, Jumat (3/10/2025).
Aksi yang dilakukan secara spontan ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap kebijakan penutupan sejumlah lokasi ekowisata di kawasan tersebut.
Mereka menuntut kejelasan dan solusi dari pemerintah atas dampak kebijakan itu terhadap mata pencaharian warga.
Dengan membawa spanduk dan puluhan tangkai bunga, warga menghadang iring-iringan kendaraan dinas Menteri Hanif Faisol.
Salah satu tulisan pada atribut protes bertuliskan, “Segel Tambang, Bukan Wisata Alam”, yang menjadi simbol keresahan masyarakat setempat.
“Kami adalah karyawan dan pekerja yang menjadi korban dari penyegelan tempat usaha oleh Menteri Lingkungan Hidup,” ujar koordinator aksi, Asep Suhandi.
Menurut Asep, aksi itu muncul secara spontan setelah warga mengetahui adanya kunjungan Menteri Hanif untuk kegiatan penanaman pohon dan aksi bersih sungai di kawasan Puncak.
“Begitu tahu Menteri LH datang, kami ingin menyampaikan aspirasi secara langsung. Kalau suara kami tak juga didengar, kami siap lanjutkan aksi ke Hambalang,” tegasnya.
Warga menilai kebijakan penutupan lokasi wisata dilakukan sepihak tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi pekerja setempat.
Baca Juga: Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram
“Kami tidak menolak aturan lingkungan, tapi tolong juga perhatikan kesejahteraan kami. Tanpa tempat usaha, bagaimana kami bisa bertahan hidup?” lanjut Asep.
Para demonstran mengklaim selama ini mereka telah mematuhi aturan pemerintah dan berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Melalui aksi ini, mereka berharap pemerintah bisa mencari solusi yang adil dan berimbang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
ICW: Baru Setahun, Prabowo-Gibran Bikin Reformasi 1998 Jadi Sia-sia
-
Ratusan Ribu Penerima Bansos Main Judol, Kemensos Loloskan 7.200 Orang dengan Syarat Ketat
-
Tamsil Linrung Soroti Daerah Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Menkum Sebut KUHAP Baru Mementingkan Perlindungan HAM, Mulai Berlaku 2026
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm