Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat dalam memaksimalkan peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik. Menurutnya, keberadaan PLBN harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
"Pak Bupati, Provinsi Kaltara, Forkopimda, untuk memaksimalkan kondisi (pembangunan) di perbatasan, [karena langkah] ini juga bisa mensejahterakan warga," ujar Bima saat melakukan kunjungan ke PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara, Sabtu, (4/10/2025).
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa masyarakat menanti langkah konkret dan koordinasi antarinstansi agar roda ekonomi di perbatasan berjalan seimbang. Bima meminta agar potensi aset dan hasil laut di wilayah Sebatik dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat setempat, bukan justru memberi keuntungan yang lebih besar bagi negara tetangga.
Ia juga menyoroti besarnya aktivitas dan transaksi ekonomi masyarakat Sebatik di wilayah negara tetangga. Bima khawatir hal itu dapat menghambat perekonomian daerah setempat.
“Karena tadi kan banyak sekali demand dari warga untuk beraktivitas ekonomi di sana, jadi koordinasi apa selama ini yang dilakukan agar kita tidak banyak kehilangan begitu,” ujarnya.
Bima juga berpesan agar seluruh pihak mendukung upaya mempermudah kegiatan ekonomi di perbatasan. Dengan sinergi yang baik, diharapkan manfaat pembangunan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat setempat. “[Sehingga] mempermudah aktivitas ekonomi yang justru terasa manfaatnya oleh warga,” pungkasnya.
Dalam kunjungan ini turut hadir sejumlah anggota Komisi II DPR RI, di antaranya Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Giri Ramanda N. Kiemas, dan Ahmad Heryawan. Selain itu, hadir pula Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman dan Bupati Nunukan Irwan Sabri.***
Berita Terkait
-
Wamendagri Ribka Minta 6 Provinsi di Tanah Papua Percepat Eliminasi Malaria
-
Isu Polusi Udara, Wamen Bima Arya Minta Pejabat Naik Transportasi Umum
-
Hadapi Dinamika TKD, Mendagri Tekankan Pentingnya Efisiensi hingga Inovasi Daerah
-
Mendagri Tito Minta Pemda Prioritaskan Penanganan TBC dan Dukung Pelaksanaan Program MBG
-
Mendagri Harap Pemda Belajar Praktik Pengelolaan BUMD dari Jepang untuk Tumbuhkan Ekonomi Daerah
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Blue Bird yang Banyak Dilirik: Service Record Jelas, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- 5 Sepatu Jalan Kaki untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantalan Nyaman Bisa Cegah Nyeri Sendi
- 7 Sepatu Sandal Skechers Diskon hingga 50% di Sports Station, Empuk Banget!
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
- Evaluasi Target Harga BUMI Usai Investor China Ramai Lego Saham Akhir 2025
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Caracas Membara! Ratusan Pendukung Bentengi Istana Miraflores Usai Trump Klaim Sukses Tangkap Maduro
-
Di Mana Nicolas Maduro? Jaksa Agung Venezuela Desak AS Beri Bukti Presiden Masih Bernyawa
-
Venezuela Menolak Takluk, Sebut Serangan AS Sebagai Perang Kolonial
-
Pasukan AS Tangkap Nicolas Maduro, Trump Klaim Serangan Skala Besar Sukses
-
Kemendagri Gandeng Lion Group Percepat Pemulihan Pemerintahan Aceh Tamiang
-
Dinas SDA Jakarta Bangun Tanggul Darurat di Lima Kawasan Rawan Tergenang Rob
-
Mendagri Minta Praja IPDN Terapkan Ilmu Pemerintahan Selama Bantu Daerah Bencana
-
Mendagri Lepas Praja IPDN, Bantu Percepat Pemulihan Pemerintahan dan Layanan Publik di Aceh Tamiang
-
Hina Penumpang dengan Kata Kasar, Sopir Jaklingko di Jaktim Dipecat
-
Pasal Penghinaan Pemerintah di KUHP Digugat ke MK, Mahasiswa Nilai Berpotensi Kriminalisasi Kritik