Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat dalam memaksimalkan peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik. Menurutnya, keberadaan PLBN harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
"Pak Bupati, Provinsi Kaltara, Forkopimda, untuk memaksimalkan kondisi (pembangunan) di perbatasan, [karena langkah] ini juga bisa mensejahterakan warga," ujar Bima saat melakukan kunjungan ke PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara, Sabtu, (4/10/2025).
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa masyarakat menanti langkah konkret dan koordinasi antarinstansi agar roda ekonomi di perbatasan berjalan seimbang. Bima meminta agar potensi aset dan hasil laut di wilayah Sebatik dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat setempat, bukan justru memberi keuntungan yang lebih besar bagi negara tetangga.
Ia juga menyoroti besarnya aktivitas dan transaksi ekonomi masyarakat Sebatik di wilayah negara tetangga. Bima khawatir hal itu dapat menghambat perekonomian daerah setempat.
“Karena tadi kan banyak sekali demand dari warga untuk beraktivitas ekonomi di sana, jadi koordinasi apa selama ini yang dilakukan agar kita tidak banyak kehilangan begitu,” ujarnya.
Bima juga berpesan agar seluruh pihak mendukung upaya mempermudah kegiatan ekonomi di perbatasan. Dengan sinergi yang baik, diharapkan manfaat pembangunan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat setempat. “[Sehingga] mempermudah aktivitas ekonomi yang justru terasa manfaatnya oleh warga,” pungkasnya.
Dalam kunjungan ini turut hadir sejumlah anggota Komisi II DPR RI, di antaranya Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Giri Ramanda N. Kiemas, dan Ahmad Heryawan. Selain itu, hadir pula Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman dan Bupati Nunukan Irwan Sabri.***
Berita Terkait
-
Wamendagri Ribka Minta 6 Provinsi di Tanah Papua Percepat Eliminasi Malaria
-
Isu Polusi Udara, Wamen Bima Arya Minta Pejabat Naik Transportasi Umum
-
Hadapi Dinamika TKD, Mendagri Tekankan Pentingnya Efisiensi hingga Inovasi Daerah
-
Mendagri Tito Minta Pemda Prioritaskan Penanganan TBC dan Dukung Pelaksanaan Program MBG
-
Mendagri Harap Pemda Belajar Praktik Pengelolaan BUMD dari Jepang untuk Tumbuhkan Ekonomi Daerah
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya
-
Momen Roy Suryo Walk Out dari Audiensi Reformasi Polri, Sentil Otto Hasibuan: Harusnya Tahu Diri
-
Deteksi Dini Bahaya Tersembunyi, Cek Kesehatan Gratis Tekan Ledakan Kasus Gagal Ginjal
-
Wamendagri Wiyagus: Kemendagri Dukung Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan Selaras Pembangunan