- Seluruh dapur MBG atau atau SPPG masih dalam proses sertifikasi yang sedang dikebut bersama sejumlah pihak.
- Pemprov DKI juga menargetkan seluruh proses sertifikasi bisa rampung dalam dua pekan mendatang.
- Inspeksi kesehatan lingkungan ulang akan dilakukan secara masif untuk memastikan seluruh dapur memenuhi persyaratan kebersihan.
Suara.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengakui hingga saat ini belum ada satu pun dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ibu Kota yang memiliki sertifikat kebersihan.
Seluruh dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) masih dalam proses sertifikasi yang sedang dikebut bersama sejumlah pihak.
Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan pihaknya tengah berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG.
Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Ya, jadi sekarang kita sedang berkolaborasi kerja sama dengan SPPG dan MBG, termasuk juga BPSP untuk percepatan penerbitan SLHS," kata Ani kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
Ani mengatakan, inspeksi kesehatan lingkungan ulang akan dilakukan secara masif untuk memastikan seluruh dapur memenuhi persyaratan kebersihan.
Menurutnya, pemeriksaan semacam ini sudah pernah dilakukan saat dapur MBG pertama kali dibangun, namun kini perlu diulang kembali untuk penyesuaian sertifikasi.
"Sebetulnya dulu ketika awal dibangun kita sudah bikin, nanti kita akan melakukan inspeksi lagi, lalu ada percepatan supaya mereka segera menyesuaikan dengan persyaratan SLHS, sehingga kita bisa menerbitkan SLHS-nya," tuturnya.
Namun, Ani menegaskan sejauh ini belum ada SPPG yang mengantongi sertifikat tersebut. Semua dapur MBG masih menunggu hasil proses yang sedang berjalan.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan di MK, Ahli Hukum Pertanyakan Prioritas Negara
"Oh, kalau yang berbasis sertifikat belum ada ya. Sedang berproses semua. Semuanya sekarang sedang berproses," tegasnya.
Ani menambahkan, Pemprov DKI juga menargetkan seluruh proses sertifikasi bisa rampung dalam dua pekan mendatang, bersamaan dengan pelatihan bagi penanggung jawab dapur dan penjamah makanan.
"Jadi secara masif kami melakukan IKL, targetnya adalah 2 minggu ya ke depan. Targetnya semuanya 2 minggu, termasuk kami melakukan pelatihan terhadap penanggung jawab dari SPPG-nya dan juga terhadap penjamah makanannya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pemprov DKI Kebut Sertifikasi 180 Dapur MBG, Ditarget Rampung Dua Pekan
-
Pendidikan atau Pangan? Debat Pengalihan Anggaran yang Kian Panas
-
Cek Kebersihan MBG, Prabowo Minta BGN Segera Lengkapi Dapur dengan Test Kit
-
Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan di MK, Ahli Hukum Pertanyakan Prioritas Negara
-
BGN Tanpa Ahli Gizi: Komposisi Pimpinan yang Memicu Kritik
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar