- Ketua Komisi VIII DPR RI soroti kelalaian pengawasan dan dorong pembenahan infrastruktur pesantren.
- Kelalaian ini tidak hanya berada di pihak pesantren, tetapi juga melibatkan pihak yang berwenang dalam pengawasan bangunan.
- Mereka juga menyoroti adanya pembiaran terhadap pembangunan di lingkungan pesantren.
Suara.com - Tragedi robohnya bangunan Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo yang menelan 54 korban jiwa menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk DPR RI.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyoroti adanya kelalaian dalam pengawasan infrastruktur bangunan pesantren.
Ia mengawali pernyataannya dengan mengapresiasi respons cepat dari Presiden RI.
"Pertama, kita tentu mengucapkan terima kasih luar biasa dari Presiden yang memerintahkan kabinetnya untuk segera mengurusi tentang infrastruktur, terutama bangunan-bangunan di Pesantren," ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Namun, ia tidak ragu untuk mengidentifikasi adanya kelalaian dalam insiden tersebut.
"Kalau kita bertanya apakah ini ada kesalahan kelalaian, tentu iya. Dapat dipastikan ya struktur bangunannya kurang memadai," tegas Marwan.
Lebih lanjut, Marwan menekankan bahwa kelalaian ini tidak hanya berada di pihak pesantren, tetapi juga melibatkan pihak yang berwenang dalam pengawasan bangunan.
"Tetapi ini tidak saja kelalaian ini ada di pihak Pesantren, yang punya otoritas mengatakan iya atau tidak bangunan itu kan memang ada petugasnya. Sehingga dibutuhkan ada IMB," katanya.
Ia juga menyoroti adanya pembiaran terhadap pembangunan di lingkungan pesantren.
Baca Juga: Penampakan Mobil Mercy Ringsek di Reruntuhan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Milik Siapa?
"Ternyata kita juga membiarkan itu, membiarkan Pesantren membangun sendiri tanpa diawasi, tanpa diberikan panduan untuk membangun Pesantren," ungkapnya.
Melihat tragedi ini sebagai pelajaran berharga, Marwan Dasopang mendukung langkah Presiden untuk mendekati pesantren-pesantren lain agar tidak mengalami kejadian serupa.
"Karena itu, ya kita menyebutkan ini musibah yang menjadi pelajaran buat kita semua, dan Presiden juga sudah menyampaikan untuk segera dilakukan pendekatan terhadap Pesantren, untuk Pesantren-Pesantren lain supaya tidak mengalami hal yang sama," jelasnya.
Komisi VIII DPR RI, selain menyatakan duka cita, juga sejalan dengan upaya pembenahan.
"Kami di Komisi VIII, selain prihatin dan mengucapkan duka, tentu sejalan dengan itu supaya Pesantren-pesantren lain ini segera dilakukan pembenahan. Kalau dalam penilaian dan kajian dari teknik sipil tidak memadai, segera dibenahin," pungkasnya.
Untuk diketahui, proses evakuasi korban tragedi runtuhnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, terus menunjukkan perkembangan signifikan.
Berita Terkait
-
Berapa Jumlah Terkini Korban Ponpes Al Khoziny Sidoarjo? Ini Update Data Terbarunya
-
Detik-detik Tim SAR Tenangkan Ayah Korban Reruntuhan Musala Ponpes Al Khoziny
-
Update Tragedi Ponpes Al Khoziny: 54 Jasad Ditemukan, Tim SAR Kejar Waktu Evakuasi 4 Korban Terjepit
-
Polisi Terima 55 Kantong Mayat Tragedi Ponpes Al Khoziny, 5 Kantong Berisi Potongan Tubuh!
-
Penampakan Mobil Mercy Ringsek di Reruntuhan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Milik Siapa?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi