Adik Jusuf Kalla dan Eks Dirut PLN Jadi Tersangka Korupsi PLTU Mangkrak Rp 1,35 Triliun

Suara.com - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat yang mangkrak.

Di antara para tersangka terdapat adik kandung mantan Wapres Jusuf Kalla, Halim Kalla, dan mantan Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar. Proyek ini diduga merugikan negara hingga Rp 1,35 triliun.

Kakortas Tipikor Polri, Irjen Cahyono Wibowo, mengumumkan keempat tersangka tersebut dalam konfrensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (6/10/2025). Mereka di antaranya adalah Fahmi Mochtar (FM), Direktur Utama PLN periode 2008–2009, Halim Kalla (HK) selaku Presiden Direktur PT BRN, RR sebagai Direktur Utama PT BRN, dan HYL sebagai Direktur Utama PT Praba.

Cahyono menjelaskan, kasus ini bermula dari lelang ulang proyek pada tahun 2008. Penyidik menemukan adanya permufakatan jahat antara pejabat PLN dengan PT BRN sebelum lelang dimulai untuk memastikan PT BRN memenangkan tender.

Panitia pengadaan PLN disebut meloloskan konsorsium PT BRN meskipun tidak memenuhi syarat administrasi maupun teknis. Setelah itu, PT BRN diduga mengalihkan pekerjaan kepada perusahaan lain dengan imbalan fee, sementara dana proyek yang berasal dari PLN mengalir secara tidak sah ke para tersangka.

Proyek Mangkrak, Negara Rugi Triliunan

Meskipun kontrak ditandatangani pada 2009, proyek ini tidak pernah selesai. Bahkan setelah 10 kali perpanjangan kontrak hingga 2018, pekerjaan baru mencapai 85,56 persen.

PLN diketahui telah membayar Rp 323,1 miliar dan USD 62,4 juta untuk proyek yang hingga kini tidak bisa dimanfaatkan dan sebagian besar peralatannya terbengkalai serta berkarat.

"Untuk total kerugian keuangan negaranya dengan kurs yang sekarang itu Rp 1,35 triliun," beber Cahyono.

Baca Juga: Kejagung 'Skakmat' Balik Kubu Nadiem Makarim: Bukan Cuma 2, Kami Punya 4 Alat Bukti!

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi. Namun, Cahyono menyatakan bahwa penyidik belum melakukan penahanan karena masih dalam proses melengkapi berkas perkara.

"Mudah-mudahan tidak terlalu lama sehingga kami bisa melakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan," pungkasnya.