-
Pegawai DJP viral dengan aksi “Tepuk Pajak” untuk mengajak Wajib Pajak aktivasi akun Coretax.
-
Video kampanye ini berisi jingle ceria dan panduan singkat aktivasi sistem perpajakan baru.
-
Aksi kreatif ini menuai pujian warganet dan jadi strategi baru sosialisasi kebijakan pemerintah.
Suara.com - Setelah viral Tepuk Sakinah yang diperagakan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA), kini giliran para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mencuri perhatian dengan aksi serupa yang diberi nama Tepuk Pajak.
Sebuah video singkat yang diunggah oleh salah satu unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memperlihatkan tiga orang pegawainya dua pria dan satu wanita.
Mereka dengan kompak melakukan tarian dan menyanyikan jingle sederhana di lobi kantor.
Dengan latar belakang logo DJP yang khas, ketiganya mengajak masyarakat, khususnya Wajib Pajak (WP), untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax.
"Aktivasi akun Coretax Wajib Pajak, sekarang! Jangan tunggu, jangan tunggu tahun depan," demikian penggalan lirik yang mereka nyanyikan dengan gerakan enerjik dan senyum ramah.
Video ini bukan sekadar hiburan semata, melainkan sebuah kampanye sosialisasi yang cerdas dan mudah dicerna.
Pesan utamanya sangat jelas, jangan menunda aktivasi akun pada sistem perpajakan yang baru. Dalam liriknya, mereka juga memberikan alasan kuat mengapa aktivasi harus dilakukan sesegera mungkin.
"Tahun depan pasti rame, tahun depan pasti rame. Tahun depan lapor SPT," lanjut jingle tersebut.
Diiringi gerakan menunjuk ke kepala seolah mengingatkan bahwa kepadatan sistem dan antrean layanan sangat mungkin terjadi menjelang tenggat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Baca Juga: Diantar Denny Sumargo, Ini 5 Momen Penting Pertemuan Nadya Almira dan Korban Kecelakaannya
Aksi ini seolah menjadi jawaban DJP atas tantangan sosialisasi kebijakan baru yang sering kali dianggap kaku dan sulit dipahami oleh masyarakat awam.
Coretax sendiri merupakan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), sebuah proyek besar untuk memodernisasi dan mengintegrasikan seluruh layanan pajak di Indonesia.
Dengan adanya sistem baru ini, seluruh Wajib Pajak diwajibkan melakukan aktivasi akun agar dapat mengakses layanan perpajakan ke depannya.
Video tersebut juga secara visual menampilkan antarmuka halaman login Coretax, lengkap dengan langkah-langkah yang harus diisi seperti ID Pengguna (NIK/NPWP), Kata Sandi, dan Captcha, membuatnya menjadi panduan mini yang praktis.
Pendekatan yang ringan dan menghibur ini sontak menuai beragam reaksi positif dari warganet.
Banyak yang memuji kreativitas pegawai DJP dalam menyampaikan informasi penting. Gaya sosialisasi yang merakyat ini dinilai jauh lebih efektif daripada metode konvensional yang cenderung formal.
Berita Terkait
-
Diantar Denny Sumargo, Ini 5 Momen Penting Pertemuan Nadya Almira dan Korban Kecelakaannya
-
Puncak Kekecewaan Pedagang di Pasar Induk Tanah Tinggi, Jalanan Becek dan Dipenuhi Sayuran Busuk
-
Saingi Tepuk Sakinah, Kiky Saputri cs Bikin Tepuk Amanah Sindir Keras Anggota DPR RI
-
Dulu Banyak yang Antre, Jesselyn MasterChef Indonesia Umumkan Restorannya Ditutup
-
Potret Rumah Mewah dan Masjid Megah Ratu Dangdut Itje Trisnawati yang Terbengkalai
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional