- Buku dipilih sebagai simbol perlawanan karena sering dijadikan barang bukti dalam kasus kriminalisasi aktivis.
- Kebijakan yang lahir belakangan ini dinilai lebih banyak simbolis.
- Meski DPR sedang dalam masa reses, massa menilai hal itu bukan alasan untuk menghindar dari aspirasi rakyat.
Suara.com - Berbeda dengan demo biasanya, aksi yang dilakukan koalisi masyarakat sipil hingga mahasiswa kali ini diwarnai dengan kegiatan lain yang unik, dikemas dalam rapat dengar pendapat warga dengan tujuan merepresentasikan.
Buku dipilih sebagai simbol perlawanan karena sering dijadikan barang bukti dalam kasus kriminalisasi aktivis.
“Pemerintah takut terhadap ilmu pengetahuan, takut terhadap buku, dianggap radikal atau penghasutan. Kami ingin menunjukkan bahwa cara melawan itu banyak, salah satunya dengan membaca,” kata Ketua BEM UI Zayyid Sulthan Rahman di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta (6/10/2025).
Aksi ini juga disebut inklusif, terbuka untuk masyarakat umum, bukan hanya mahasiswa.
Beberapa elemen yang bergabung antara lain Serikat Mahasiswa Indonesia, Serikat Pekerja Kampus, hingga kelompok lingkungan Extinction Rebellion.
Dari Universitas Indonesia, massa aksi diperkirakan sekitar 70 orang.
Poster-poster yang dibentangkan semakin menegaskan pesan aksi beberapa tulisannya adalah: “Penyitaan buku adalah tanda ketakutan negara pada pengetahuan”.
Kemudian “Lawan Kriminalisasi: Protes adalah Hak!”, “Ku bisa tenggelam di lautan, aku bisa diracun di MBG” dan “Reset Indonesia”.
Massa juga menyoroti lemahnya keseriusan pemerintah dalam mereformasi institusi kepolisian, Dewan Perwakilm Rakyat (DPR), dan partai politik.
Baca Juga: Sukses KKL, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Belajar Langsung dari Industri Hingga Praktisi
Kebijakan yang lahir belakangan ini dinilai lebih banyak simbolis, seperti kenaikan tunjangan DPR, sementara isu-isu krusial seperti ketenagakerjaan, pendidikan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bermasalah.
“Aksi ini ingin menyimbolkan keseriusan kami. Kami mengawal isu-isu itu tidak main-main, dan tidak berhenti pada simbolisasi saja,” kata Ketua BEM UI.
Meski DPR sedang dalam masa reses, massa menilai hal itu bukan alasan untuk menghindar dari aspirasi rakyat.
Mereka bahkan menggelar forum tandingan bernama “Rapat Dengar Pendapat Warga” (RDPW) untuk menampung suara masyarakat.
“Demokrasi itu tidak boleh terhalang birokrasi atau timeline institusi. Yang dibutuhkan hanya political will dari pejabat,” tegas Zayyid.
Aksi dengan konsep piknik protes ini direncanakan berlangsung hingga pukul 18.00 WIB.
Berita Terkait
-
Demo di DPR, Koalisi Sipil hingga Mahasiswa Desak Hentikan Represi dan Bebaskan Tahanan Politik
-
Demo BEM UI Hari Ini, Polisi Turunkan Ribuan Personel Tanpa Senjata Api
-
Dianggap Relate Dengan Kehidupan Mahasiswa, Apa Itu Sindrom Duck Syndrome?
-
Di Balik Rindu Rumah: Mengapa Mahasiswa Rantau Sering Alami Homesickness?
-
Sukses KKL, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Belajar Langsung dari Industri Hingga Praktisi
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion