-
Banyak warga Jakarta lebih sering mengadu lewat DM dan komentar di media sosial Pramono Anung dan Rano Karno ketimbang melalui aplikasi JAKI.
-
Stafsus Gubernur, Chico Hakim, mengakui masih ada masalah tindak lanjut laporan JAKI yang dianggap selesai padahal belum.
-
Pramono dikenal responsif membalas pesan warga secara langsung, tapi Pemprov tetap berupaya memperkuat sistem pengaduan resmi agar lebih efektif dan transparan.
Suara.com - Warga Jakarta ternyata lebih sering menyampaikan aduan tentang berbagai permasalahan di Ibu Kota lewat kolom komentar atau pesan langsung alias direct message (DM) ke Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
Padahal, Jakarta sudah memiliki aplikasi yang memiliki kanal aduan, yakni Jakarta Kini (JAKI).
Fenomena ini diakui oleh Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, sebagai tantangan tersendiri bagi Pemprov dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengaduan resmi.
Sebab, kerap kali laporan melalui JAKI dianggap selesai alias done padahal belum ditindaklanjuti.
“Kadang-kadang ada laporan yang dibilang ‘done’, ternyata enggak ‘done’. Dibilang sudah selesai, tapi nyatanya belum,” ujar Chico kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).
Chico menilai, secara umum mekanisme penanganan laporan publik lewat JAKI sudah berjalan baik. Namun, untuk standar Jakarta yang menjadi barometer pelayanan publik nasional, peningkatan kualitas tetap harus dilakukan.
Karena masih ada yang lapor langsung ke akunnya, Pramono disebut Chico menganggap ada persoalan tindak lanjut aduan yang bermasalah.
“Warganya ini kan tiap hari lapor. Pak Gubernur sering bilang, ‘Kok hari gini masih ada yang lapor ke medsos gue, loh?’ Artinya, ada sesuatu yang tersumbat dalam mekanisme penanganan laporan,” ujarnya.
Aplikasi JAKI sejatinya dikembangkan untuk memudahkan warga dalam mengakses berbagai layanan, mulai dari pengaduan fasilitas publik, pengecekan harga pangan, hingga informasi kualitas udara. Namun, dalam praktiknya, banyak warga merasa pesan mereka lebih cepat ditanggapi bila dikirim langsung ke media sosial pimpinan daerah.
Baca Juga: Dana Transfer DKI Dipangkas Rp15 Triliun, Menkeu ke Pramono: Kayaknya Masih Bisa Dipotong Lagi!
Menurut Chico, fenomena ini tak lepas dari gaya kepemimpinan Pramono Anung yang dikenal dekat dan responsif terhadap masyarakat, bahkan di ruang digital.
“Pak Gub itu pegang sendiri akun medsosnya. Tapi kalau DM, komen, respons itu beliau langsung. Kadang pas lagi di kamar pun masih bales pesan,” ungkap Chico.
Sikap Pramono yang gemar menanggapi pesan pribadi warga dinilai menciptakan kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyatnya. Hal itu pula yang membuat masyarakat lebih nyaman mengadu langsung ketimbang melalui sistem formal.
“Kalau itu (respons cepat), dia enggak ada lawan. Semua pejabat di Indonesia, enggak ada yang kayak dia. Sekecil apapun, bahkan ucapan selamat, beliau jawab: ‘Makasih dukungannya’. Jadi wajar warga merasa lebih didengar,” tutur Chico.
Meski demikian, ia menegaskan kanal pengaduan resmi tetap menjadi prioritas Pemprov. Menurutnya, Pramono justru ingin sistem formal seperti JAKI diperkuat agar bisa menampung seluruh keluhan warga secara efektif dan terukur.
“Gubernur ingin semua aduan warga bisa ditindaklanjuti lewat sistem resmi. Karena kalau di media sosial itu sifatnya personal. Tapi dari situ kita belajar: warga mau respons cepat, transparansi, dan tindak lanjut yang jelas,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Guru dan Kaposyandu Kini Jadi 'Mata-mata' BGN, Pantau Langsung Kualitas MBG
-
Daftar Tersangka Kasus Bea Cukai: Dari Pejabat Elite hingga Bos Korporasi
-
Respons Janji Prabowo, DPR Minta Hapus Klasterisasi Guru dan Jadikan Semua PNS!
-
Pleidoi Menohok Noel: Bela Buruh Diperas, Malah Dituduh Memeras
-
Riset: 80 Persen Warga Pesisir Alami Penurunan Pendapatan Akibat Krisis Iklim
-
Muncul di Mabes Polri, Waka BGN Sony Sanjaya Jawab Isu Panas Kena OTT
-
Menyesal Pernah Jadi Wamenaker, Noel Ebenezer: Pedih Sekali Saya Dapat Jabatan Ini
-
Penasihat Hukum Klaim Noel Ebenezer Ada di Waktu dan Tempat yang Salah dalam Kasus K3
-
Tragedi Ebola Kongo: Disangka Virus Hoaks Hingga Kehilangan Seluruh Keluarga
-
Dasco Pimpin Rakor Tingkat Tinggi, Kebut Pembangunan 39 Ribu Huntap untuk Korban Bencana Sumatera