- Pemerintah pusat memangkas dana transfer ke DKI Jakarta hingga Rp15 triliun, membuat APBD 2026 turun jadi Rp79 triliun.
- Menkeu Purbaya menyebut pemotongan dilakukan karena keterbatasan fiskal dan berjanji akan mengembalikan jika ekonomi membaik.
- Evaluasi pendapatan negara akan dilakukan pada Q1–Q2 2026 untuk menentukan kemungkinan pengembalian dana ke daerah.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bendahara Negara mengaku berterima kasih karena sang pemimpin daerah tak banyak protes anggaran dipotong.
Menkeu Purbaya menjelaskan kalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta dipotong hampir Rp 15 triliun pada 2026. Angka ini menurun dari yang sebelumnya Rp 95 triliun kini tinggal Rp 79 triliun.
"Saya mau mengucapkan terima kasih ke Pak Gubernur yang enggak banyak protes dana bagi hasilnya saya potong banyak hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi," kelakar Purbaya di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Ia menjelaskan kalau pemotongan anggaran itu dilakukan karena ada keterbatasan di sisi fiskal. Namun Purbaya berjanji bakal mengembalikan jika ekonomi lebih baik ke depannya.
Menkeu menyebut kalau mereka perlu mengevaluasi jelang pertengahan akhir triwulan pertama (Q1) 2026 atau pertengahan triwulan kedua (Q2) 2026.
"Saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah," umbar dia.
Sebelumnya, DPRD dan Pemprov DKI telah menyiapkan rancangan APBD 2026 senilai Rp 95,35 triliun. Dari total tersebut, penerimaan dari dana transfer pusat meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) yang diproyeksikan mencapai Rp 26 triliun.
Namun, setelah keputusan Kementerian Keuangan memangkas Rp15 triliun, proyeksi itu harus dikoreksi menjadi Rp11 triliun. Dengan begitu, total APBD DKI tahun depan diperkirakan menyusut menjadi Rp79,06 triliun.
Baca Juga: Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
Berita Terkait
-
Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
-
Dana Transfer DKI Dipangkas Rp15 Triliun, Menkeu ke Pramono: Kayaknya Masih Bisa Dipotong Lagi!
-
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Sebut Anggaran KJP-KJMU Tetap Aman
-
Dipotong Rp15 Triliun, Jakarta Alami Pemangkasan Dana Transfer dari Pusat Paling Besar
-
Menkeu Purbaya Temui Pramono di Balai Kota, Apa yang Dibahas?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Cara SIG Lindungi Infrastruktur Vital Perusahaan dari Serangan Hacker
-
Dukung Implementasi SEOJK No. 7/SEOJK.05/2025, AdMedika Perkuat Peran Dewan Penasihat Medis
-
Fakta-fakta RPP Demutualisasi BEI yang Disiapkan Kemenkeu
-
Rincian Pajak UMKM dan Penghapusan Batas Waktu Tarif 0,5 Persen
-
Tips Efisiensi Bisnis dengan Switchgear Digital, Tekan OPEX Hingga 30 Persen
-
Indef: Pedagang Thrifting Informal, Lebih Bahaya Kalau Industri Tekstil yang Formal Hancur
-
Permata Bank Targetkan Raup Rp 100 Miliar dari GJAW 2025
-
Bolehkah JHT diklaim Segera Setelah Resign? Di Atas 15 Juta, Ada Aturan Khusus
-
Kereta Gantung Rinjani: Proyek 'Rp6,7 Triliun', Investor China Ternyata Tidak Terdaftar
-
Impor Teksil Ilegal Lebih Berbahaya dari Thrifting