- Pemerintah pusat memangkas dana transfer ke DKI Jakarta hingga Rp15 triliun, membuat APBD 2026 turun jadi Rp79 triliun.
- Menkeu Purbaya menyebut pemotongan dilakukan karena keterbatasan fiskal dan berjanji akan mengembalikan jika ekonomi membaik.
- Evaluasi pendapatan negara akan dilakukan pada Q1–Q2 2026 untuk menentukan kemungkinan pengembalian dana ke daerah.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bendahara Negara mengaku berterima kasih karena sang pemimpin daerah tak banyak protes anggaran dipotong.
Menkeu Purbaya menjelaskan kalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta dipotong hampir Rp 15 triliun pada 2026. Angka ini menurun dari yang sebelumnya Rp 95 triliun kini tinggal Rp 79 triliun.
"Saya mau mengucapkan terima kasih ke Pak Gubernur yang enggak banyak protes dana bagi hasilnya saya potong banyak hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi," kelakar Purbaya di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Ia menjelaskan kalau pemotongan anggaran itu dilakukan karena ada keterbatasan di sisi fiskal. Namun Purbaya berjanji bakal mengembalikan jika ekonomi lebih baik ke depannya.
Menkeu menyebut kalau mereka perlu mengevaluasi jelang pertengahan akhir triwulan pertama (Q1) 2026 atau pertengahan triwulan kedua (Q2) 2026.
"Saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah," umbar dia.
Sebelumnya, DPRD dan Pemprov DKI telah menyiapkan rancangan APBD 2026 senilai Rp 95,35 triliun. Dari total tersebut, penerimaan dari dana transfer pusat meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) yang diproyeksikan mencapai Rp 26 triliun.
Namun, setelah keputusan Kementerian Keuangan memangkas Rp15 triliun, proyeksi itu harus dikoreksi menjadi Rp11 triliun. Dengan begitu, total APBD DKI tahun depan diperkirakan menyusut menjadi Rp79,06 triliun.
Baca Juga: Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
Berita Terkait
-
Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
-
Dana Transfer DKI Dipangkas Rp15 Triliun, Menkeu ke Pramono: Kayaknya Masih Bisa Dipotong Lagi!
-
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Sebut Anggaran KJP-KJMU Tetap Aman
-
Dipotong Rp15 Triliun, Jakarta Alami Pemangkasan Dana Transfer dari Pusat Paling Besar
-
Menkeu Purbaya Temui Pramono di Balai Kota, Apa yang Dibahas?
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Malaysia Geram Singapura Bawa-bawa Selat Malaka soal Penutupan Selat Hormuz oleh Iran
-
Panen Raya dan Stok Bulog Melimpah, Kenapa Harga Beras Justru Naik?
-
Rencana Kerja 2026: Lima Strategi Pertamina di Tengah Dinamika Geopolitik Global
-
Bank Dunia Puji Hilirisasi RI: Pelopor Industrialisasi Dunia, Potensi Cuan Masih Melimpah!
-
HET Beras di Maluku-Papua Jebol Berbulan-bulan, Pengamat: Janji Pemerintah Gagal Ditepati
-
Bank Dunia Puji Resiliensi Ekonomi RI, Sebut Indonesia Punya 'Tameng' Hadapi Gejolak Energi Dunia
-
Prabowo Gaspol Program 100 GW: Selamat Tinggal Diesel, Indonesia Menuju Mandiri Energi!
-
Alasan Danantara Ngebet Jalankan Proyek PSEL: Masyarakat Tak Mampu Bayar Iuran Sampah
-
Usai Lepas SariWangi ke Grup Djarum, Unilever (UNVR) Kini Jual Buavita?
-
Realisasi BBM Subsidi 2026 Aman, Stok Nasional di Atas 16 Hari