- Gubernur Sumut Bobby Nasution ditegur keras oleh Kemendagri karena inflasi di daerahnya mencapai 5,32%, tertinggi se-Indonesia
- Sebagai respons, Pemprov Sumut menyiapkan 11 langkah cepat
- Tekanan inflasi di Sumut mayoritas disumbang oleh kenaikan harga komoditas pangan
Suara.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengambil langkah sigap setelah mendapat teguran keras dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akibat angka inflasi di wilayahnya yang merajai puncak nasional, mencapai 5,32 persen secara tahunan (yoy) pada September 2025. Menantu Presiden Joko Widodo itu menegaskan pengendalian harga menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli masyarakat.
Teguran tersebut dilayangkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan secara daring. Tomsi tak segan membandingkan kinerja Sumut dengan provinsi lain yang medannya lebih sulit namun inflasinya lebih terkendali.
"Bapak-ibu sekalian, inflasi 5,32 (persen) dalam suatu provinsi (Sumatra Utara) itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi," tegur Tomsi dalam rapat yang ditayangkan di YouTube Kemendagri, Senin (6/10).
Tomsi bahkan menyindir kinerja pemerintah daerah yang dinilai kurang maksimal dan hanya berharap pada "anugerah Tuhan". Ia mendesak para kepala daerah untuk bekerja lebih keras dan melakukan evaluasi jika dinas terkait tidak menunjukkan pergerakan.
"Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa, gitu loh, yang lain bisa (menekan inflasi)," katanya.
"Bagi kepala daerah, kalau umpamanya dinas-dinasnya tidak bergerak, mungkin selayaknya untuk dievaluasi," tambah dia.
Menanggapi sentilan pedas tersebut, Bobby Nasution langsung merespons dengan menyiapkan serangkaian strategi konkret. Ia mengakui bahwa tekanan inflasi sangat dirasakan oleh warganya dan berjanji akan segera menstabilkan harga, terutama komoditas pangan.
“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Gubernur Bobby Nasution di Medan, usai mengikuti rakor secara virtual, Senin (6/10).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah merumuskan 11 langkah cepat yang akan dieksekusi dalam tiga bulan ke depan. Strategi ini berfokus pada komoditas penyumbang inflasi tertinggi seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras.
Baca Juga: Bobby Nasution Tamatan Apa? Ditegur Kemendagri karena Inflasi Sumut
Beberapa jurus andalan yang disiapkan antara lain membagikan komoditas pemicu inflasi secara gratis, menjual beras murah yang dibundling dengan cabai merah, mempercepat bantuan pangan, menggelar pasar murah, hingga melakukan sidak pasar untuk memantau rantai distribusi.
Bobby menegaskan bahwa semua intervensi harus berjalan efektif dengan prinsip 4T: tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu.
"Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegas Bobby.
Lebih lanjut, ia juga menginstruksikan BUMD pangan daerah seperti PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ) untuk lebih aktif mengelola pasokan komoditas strategis. Menurutnya, penanganan inflasi tidak cukup hanya dengan operasi pasar, tetapi juga harus memperkuat kapasitas produksi lokal.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan bahwa penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir menjadi fokus jangka panjang.
“Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” jelasnya.
Berita Terkait
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Rocky Gerung Curiga Motif Jokowi Temui Prabowo karena Gelisah, Berkaitan Nasib Gibran dan Bobby?
-
Bobby Nasution Tamatan Apa? Ditegur Kemendagri karena Inflasi Sumut
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Tekan Inflasi, Gubernur Ahmad Luthfi Perkuat Kolaborasi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji