Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga

Suara.com - Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bagi seluruh Pemerintah Daerah (Pemda), pada Senin (6/10/2025). Berlangsung secara hybrid, dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3 Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Awalnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan hadir, demikian pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Menteri Keuangan akan memberikan pengarahan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Namun kurang lebih pukul 12.00 malam ada pemberitahuan Mendagri mendampingi Bapak Presiden RI hari ini di Bangka Belitung," jelas Tomsi Tohir.

Dalam Rapat Koordinasi Kemendagri bersama Pemda, pembahasan meliputi Percepatan Realisasi Belanja untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi, Capaian Inflasi September 2025 dan Langkah-Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah.

Dalam bahasan tentang pertumbuhan ekonomi, dipaparkan bahwa situasi bisnis kebutuhan harian belum merata, diperlukan solusi untuk pasokan barang, sampai aspek hilirisasi dan logistik.

"Di mana kebutuhan sampai dengan stok memiliki peluang bisnis yang perlu ditingkatkan oleh daerah," ungkapnya.

Ditambahkan pula dari hasil pantauan Presiden RI kurun seminggu terakhir, ditengarai barang-barang yang masuk dalam disparitas tinggi. Juga situasi pasar untuk beberapa bahan pokok, dan mendorong agar konsumen mendapatkan harga sesuai dengan acuan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, Sekjen Kemendagri menyatakan sejumlah provinsi yang mencatat inflasi year on year (yoy) tinggi yakni Sumatera Utara mencapai 5,32 persen, Riau 5,08 persen, Aceh 4,45 persen, Sumatera Barat 4,22 persen, Sulawesi Tengah 3,88 persen, Jambi 3,77 persen, Sulawesi Tenggara 3,68 persen, kemudian Papua Pegunungan 3,55 persen, serta Papua Selatan 3,42 persen.

Kemudian, kabupaten dengan angka inflasinya masih tinggi adalah Kota Pematang Siantar yang mencapai 5,84 persen, Gunungsitoli 5,50 persen, Padangsidimpuan 5,37 persen, Dumai 4,94 persen, serta Baubau 4,84 persen.

Baca Juga: Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan

"Inflasi daerah harus kita tekan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita juga harus pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tetap tumbuh positif melalui strategi yang konkret dan terukur," tandasnya.

Tingginya angka inflasi ini menunjukkan tekanan harga yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Kepala daerah perlu memberikan perhatian serius untuk kondisi ini.

"Kami mohon menjadi perhatian bagi para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi tadi. Inflasi mencapai 5,32 persen di sebuah provinsi pasti terasakan perubahannya di masyarakat," tegas Tomsi Tohir.

Selanjutnya, juga dikemukakan masih lemahnya komitmen sejumlah Pemda dalam upaya mengendalikan inflasi. Ada 25 daerah yang dinilai pasif dan tidak menjalankan langkah konkret.

Pemda diimbaunya dapat menyimak kinerja daerah lain yang aktif melakukan operasi pasar, terutama untuk menstabilkan harga beras dan minyak goreng.

"Kalau kita kerja keras bisa. Buktinya, harga beras dan minyak goreng sekarang turun," ungkapnya seraya menambahkan dari hampir 500 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 43 daerah yang dinilai rajin melaksanakan langkah-langkah pengendalian inflasi secara penuh.

Ada sembilan langkah yang bisa ditempuh untuk pengendalian inflasi, seperti pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi, merealisasikan BTT (Belanja Tak Terduga) sampai memberikan bantuan transportasi dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).