-
Menaker Yassierli menyebut dua poin utama hasil rapat dengan Komisi IX DPR, yaitu persetujuan tambahan anggaran dan dukungan terhadap program Magang Nasional.
-
Komisi IX menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp144 miliar untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di 2026.
-
Tambahan anggaran tersebut terpisah dari dana program Magang Nasional, yang akan tetap berjalan hingga April 2026.
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akhirnya membeberkan soal hasil rapat tertutup Kemenaker dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pertama dalam rapat telah disetujui adanya penambahan anggaran bagi Kemenaker untuk 2026, kemudian ke dua dalam rapat dibahas soal program Magang Nasional.
"Jadi ada dua hal yang pertama kita dapat alokasi tambahan anggaran dan seperti biasa kalau pagu anggaran harus ada persetujuan mitra di DPR," kata Yassierli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10).
Menurutnya, dalam rapat juga Komisi IX DPR mendukung program Magang Nasional yang baru digagas.
"Kedua, tadi kita juga menyampaikan progres berkaitan degan magang. Karena memang secara resmi baru sekarang kita berkesempatan bertemu dengan mitra kita di Komisi IX," katanya.
"Jadi kita tadi menyampaikan latar belakang tujuan dan sudah sampai mana persiapan sekaligus kita menerima masukan dari Komisi IX terkait harapan harapan mereka dengan program magang. Alhamdulillah Komisi IX mendukung program ini dan ini kemudian tentu harus kita lakukan yang terbaik," sambungnya.
Sementara itu ditemui terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengungkapkan, jika pihaknya telah menyepakati tambahan anggaran bagi Kemenaker sebesar Rp144 miliar.
"Kalau untuk penambahan pagu anggaran itu untuk tahun 2026. Ada Rp144 miliar untuk peningkatan kompetensi maupun peningkatan produktivitas tenaga kerja itu ada beberapa program strategis yang memang diperluas targetnya. Programnya sudah terencana hanya saja karena ada tambahan anggaran ini targetnya ditambah," kata Putih.
Menurutnya, adanya tambahan anggaran itu di luar program Magang Nasional.
Baca Juga: Respons Krisis MBG, Menkes 'Potong Birokrasi', Gandeng Mendagri untuk Fast-Track Sertifikat Higienis
"Belum (termasuk program Magang), 144 miliar itu di luar yang pemagangan. yang pemagangan itu anggarannya ya sudah ada tapi memang untuk di tahun 22025 itu sudah dialokasikan ya dengan bukan blokir efisiensi hanya saja memang di sisa tahun 2026 karena target pelaksanaannya kan sampai april 2026 sehingga kami juga tadi menyetujui untuk dilakukan penambahan untuk sisa waktu program pemagangan tersebut, sampai april 2026," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar