-
Kemenkes fast-track sertifikat higienis untuk ribuan dapur.
-
Menkes Budi sederhanakan aturan untuk mempercepat proses penerbitan izin.
-
Gandeng Mendagri untuk instruksikan Pemda percepat proses di lapangan.
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah darurat untuk memotong jalur birokrasi dan mempercepat (fast-track) penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi ribuan dapur program tersebut.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan hal ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI.
Ia menegaskan bahwa SLHS, yang merupakan bukti kelayakan higienis untuk produsen makanan siap saji, kini menjadi prioritas utama.
"SLHS ini memang diterbitkan oleh Pemda, Kadis Kesehatan untuk setiap institusi yang memproduksi makanan siap saji. Kalau ini kan paket di BPOM, kalau yang siap saji itu di Kemenkes dan implementasinya dilakukan seluruh Pemda," terang Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Potong Birokrasi
Untuk memastikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera memenuhi standar, Kemenkes telah menyederhanakan regulasi yang ada.
"Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan, jadi di dalam minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya Bapak Ibu supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG (Sarana Produksi Pangan Golongan) ini yang ada," tambahnya.
Kolaborasi Tingkat Menteri
Guna memastikan kebijakan ini berjalan mulus hingga ke tingkat daerah, Menkes Budi telah melakukan koordinasi tingkat tinggi.
Baca Juga: Suara Ibu Peduli Makan Bergizi Gratis: Jangan Tunggu Ada yang Meninggal!
Ia menggandeng langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk menginstruksikan seluruh dinas kesehatan di kabupaten/kota agar memprioritaskan dan mempercepat proses penerbitan sertifikat ini.
"Ini nanti akan diterbitkan oleh Sudinas Kesehatan, dan hari Senin kemarin, saya sudah meeting dengan Pak Tito, Pak Mendagri ke seluruh Kabupaten/Kota dinkesnya untuk bisa menjelaskan agar bisa menjelaskan dan membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini," katanya.
Sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin membeberkan hasil penelitian epidemiologis yang mengidentifikasi tiga biang keladi utama di balik rentetan kasus keracunan massal program MBG.
Menurut Menkes Budi, investigasi medis telah mengklasifikasikan penyebab keracunan ke dalam tiga kategori, yakni kontaminasi bakteri, virus, dan bahan kimia.
"Dari hasil-hasil penelitian epidemiologis dari seluruh SPPG yang kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebab-penyebabnya secara medis. Jadi ada bakteri, ada beberapa itu virus, dan ini kimia," ujarnya.
Identifikasi tiga penyebab ini bukan sekadar data, melainkan fondasi untuk tiga langkah strategis ke depan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis