-
Pekerja menuntut dukungan pemerintah dalam program kendaraan listrik, khususnya soal beban sewa yang memberatkan.
-
Kesejahteraan dan perlindungan sosial, seperti BPJS pekerja, belum jelas dan masih menjadi tantangan utama.
-
Transisi energi berpotensi menciptakan juta pekerjaan baru, namun harus diiringi keadilan bagi pekerja.
Suara.com - Isu transisi energi dan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja menjadi sorotan hangat dalam Local Media Summit (LMS) 2025 yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Rabu (8/10/2025).
Diskusi ini menghadirkan suara langsung dari lapangan melalui Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, yang mengemukakan sejumlah persoalan yang dihadapi para pekerja, khususnya terkait program kendaraan listrik.
Lily Pujiati membuka sesinya dengan menyoroti minimnya pemahaman masyarakat tentang seluk-beluk kendaraan motor dan mobil listrik, di balik program-program yang digadang-gadang sebagai solusi mengurangi polusi.
Namun, di balik tujuan mulia tersebut, ada beberapa fakta mencengangkan yang memberatkan para pekerja.
"Seperti ada program kendaraan listrik, memang bagus agar polusi ini berkurang, tapi dari kendaraan listrik yang didapat dari program kami itu kenapa harus ada uang sewa?" tanya Lily Pujiati.
Ia menjelaskan bahwa rata-rata pekerja harus menyewa kendaraan listrik selama 20 jam, padahal waktu kerja mereka hanya sekitar 8 jam sehari. Beban biaya sewa ini menjadi tantangan besar.
Pihaknya mengaku mendukung pemerintah asalkan dukungan tersebut bersifat timbal balik.
"Kami mendukung pemerintah, apabila pemerintah mendukung kami, motor disediakan platform dan baterainya, bukan mengeluarkan uang untuk menyewa itu semua," tegas Lily.
Selain itu, persoalan kesejahteraan juga menjadi prioritas.
Baca Juga: Eky Priyagung Sentil Isu Energi dengan Guyonan Segar di Local Media Summit 2025
"Kami butuh sejahtera, kami sekarang bingung, mau menyantol ke mana, kami di sini bingung, banyak kementerian, kami belum jelas soal BPJS juga, kami pun bayar sendiri," ungkap Lily.
Meskipun ada kabar baik mengenai subsidi BPJS sebesar 50 persen, namun saat ini belum juga ada.
"Tapi kalau memang kami mau nyaman itu harus bayar sendiri," ucapnya.
Keresahan ini semakin diperkuat dengan kisah duka salah satu rekan mereka.
"Salah satunya juga saudara kami Affan Kurniawan yang meninggal, tapi alhamdulillah almarhum ini punya BPJS jadi semuanya bisa terpenuhi," kenang Lily.
Menanggapi aspirasi dari Lily Pujiati, Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia dan Anggota Satgas Perlindungan Pekerja Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, memberikan dukungannya.
Tag
Berita Terkait
-
Eky Priyagung Sentil Isu Energi dengan Guyonan Segar di Local Media Summit 2025
-
Wuling Banderol Harga Khusus Pada Model Hybrid Sampai Mobil Listrik di Akhir Tahun
-
Galian Proyek Air Limbah Depan CIBIS Park Rampung, Macet TB Simatupang Mulai Terurai
-
Coaching Clinics LMS 2025: Kupas Tuntas Business Model Hingga Event Production
-
Rahasia 'Dapur' Konten Otomotif yang Laris Manis di Media Lokal Dibongkar Eksklusif di LMS 2025
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu