- Produk jurnalistik sejati harus berdasarkan data akurat, valid, berdasarkan sumber utama.
- Dewan Pers ingin mengusahakan bagaimana mengusulkan agar karya jurnalistik itu bisa masuk di undang-undang Hak Cipta.
- Niken juga mengingatkan risiko besar dari penyalahgunaan teknologi AI, mulai dari penyebaran hoaks, plagiarisme, manipulasi konten.
Suara.com - Dewan Pers berencana mengusulkan kepada DPR RI agar produk jurnalistik turut dimasukkan dalam Undang-Undang Hak Cipta.
Perubahan itu dinilai perlu seiring meningkatnya pemanfaatan produk jurnalistik menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), tapi tanpa izin dan tanpa perlindungan hukum yang jelas.
"Sekarang ini AI mengambil karya-karya jurnalistik. Apalagi di undang-undang Hak Cipta belum ada karya-karya jurnalistik itu dilindungi oleh undang-undang dan," kata Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur, Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti dalam acara diskusi “Literasi Media di Era Artificial Intelligence (AI)” bersama media di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, kondisi ini membuat jurnalis dan perusahaan media rentan dirugikan karena hasil liputan, laporan mendalam, maupun karya redaksi bisa diambil, dimodifikasi, dan digunakan ulang oleh sistem AI tanpa atribusi yang semestinya.
"Tentunya dari Dewan Pers sedang mengusahakan bagaimana mengusulkan agar karya jurnalistik itu bisa masuk di undang-undang Hak Cipta. Tapi ini baru usaha, mudah-mudahan saja bisa masuk ke sana," kata dia.
Selain memperjuangkan perlindungan hukum, Niken mengingatkan agar insan pers tetap menjaga integritas kerja jurnalistik di tengah kemudahan teknologi.
Ia menekankan bahwa produk jurnalistik sejati harus berdasarkan data akurat, valid, berdasarkan sumber utama, serta tidak asal mengolah dari AI.
Niken juga mengingatkan risiko besar dari penyalahgunaan teknologi AI, mulai dari penyebaran hoaks, plagiarisme, manipulasi konten, hingga penyebaran video palsu (deepfake). Fenomena ini, kata dia, sudah nyata terjadi bahkan di kontestasi politik nasional.
"Tahun kemarin sudah ada di pilpres, capres itu seolah-olah bicara, padahal mereka sama sekali tidak bicara. Itu sudah sangat banyak yang bisa membuat siapa saja bicara sesuai keinginan," tuturnya.
Baca Juga: Ahmad Dhani 'Digas' Willy Aditya di Rapat UU Hak Cipta: Sekali Lagi, Kami Berhak Keluarkan Anda!
Menurut Niken, tantangan ini harus menjadi perhatian bersama antara media, pemerintah, dan masyarakat agar perkembangan AI tidak justru mengancam keaslian dan kredibilitas informasi publik.
"Inilah bahanya penggunaan dari AI dan juga potensi dari pelanggaran privasi apa yang harus menjadi perhatian kita semua" pungkasnya.
Berita Terkait
-
Armand Maulana Kritik Pedas Sistem Royalti: Ngapain Banyak LMK Kalau Gak Efektif?
-
BCL Keluhkan Perizinan Lagu di DPR: Kalau Salah Satu Pencipta Gak Setuju, Penyanyi Bisa Apa?
-
Rapat Polemik Royalti Lagu di DPR Sempat Tegang, Ahmad Dhani Interupsi Curhatan Ariel NOAH
-
Tancap Gas! Revisi UU Hak Cipta Diambil Alih Komisi XIII, Target Rampung Tahun Ini
-
Ahmad Dhani 'Digas' Willy Aditya di Rapat UU Hak Cipta: Sekali Lagi, Kami Berhak Keluarkan Anda!
Terpopuler
- 3 Link DANA Kaget Khusus Hari Ini, Langsung Cair Bernilai Rp135 Ribu
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- 14 Kode Redeem FC Mobile Hari Ini 7 Oktober 2025, Gaet Rivaldo 112 Gratis
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Istri Thom Haye Keram Perut, Jadi Korban Perlakuan Kasar Aparat Keamanan Arab Saudi di Stadion
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Kemera Terbaik, Mudah Tapi Bisa Diandalkan
-
Kontroversi Penalti Kedua Timnas Indonesia, Analis Media Arab Saudi Soroti Wasit
-
6 Rekomendasi HP Murah Baterai Jumbo 6.000 mAh, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
7 Fakta Bakengrind, Roti 'Bebas Gluten' yang Diduga Penipuan dan Membahayakan
Terkini
-
Polisi Bongkar Sindikat Raksasa TPPO di Bandara Soetta: 15 Jadi Tersangka, 24 Masih Buron
-
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Tak Panik Gegara Dana Transfer Dipotong, Harus Efisiensi Belanja!
-
Alasan Punya Balita, Polisi Bebaskan TikTokers Figha Lesmana usai Ditahan Kasus Demo Agustus
-
Ketua Dewan Pers Sindir Etika Pejabat: Kalau di Jepang Menteri Gagal Mundur, di Sini Maju Terus
-
Respons Kapuspen TNI Terkait Sorotan PDL Loreng Baru: Distribusi Bertahap, Diskusi Terus Berjalan
-
Bantah Ada 'Rapat Dadakan' DPR dengan Menteri Kabinet, Dasco: Itu Undangan Sudah 4 Hari yang Lalu
-
Mengapa Junta Myanmar Jatuhkan Bom ke Festival Bulan Purnama? Tewaskan 40 Warga
-
Sejumlah Menteri dan Pejabat Rapat Bersama Dasco Kamis Pagi, Ini Bahasannya!
-
Jabat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Wamendagri Ribka Siap Kawal Program Pembangunan
-
Sambangi Makam Keluarga Jokowi: Refly dan Dokter Tifa Ungkap Kejanggalan Silsilah Keluarga Presiden