Skandal Haji Makin Melebar: KPK Kini Juga Bidik Korupsi Konsumsi dan Akomodasi

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak hanya fokus pada 'permainan' kuota, tetapi kini juga mulai membidik dugaan korupsi di sektor konsumsi, logistik, dan akomodasi jemaah.

Eskalasi penyelidikan ini merupakan hasil analisis mendalam atas informasi dan data yang diterima penyidik dari Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa data tersebut membuka pintu bagi penyidik untuk menelisik berbagai potensi penyelewengan lain dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

“Termasuk materi yang didalami oleh penyidik kaitannya dengan jual beli kuota haji khusus ini kemana jamaah dijual berapa,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

'Menguliti' Seluruh Biaya Haji

Menurut Budi, penyidik kini akan 'menguliti' seluruh komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk menemukan potensi mark-up atau penyelewengan lainnya.

“Kemudian sebetulnya biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji khusus itu berapa. Artinya, kalau kita menghitung biaya penyelenggaraan haji soal konsumsi, logistik, akomodasi kan itu menjadi salah satu biaya yang dihitung termasuk item-item yang dihitung dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji,” katanya.

Langkah ini menunjukkan bahwa KPK tidak akan berhenti pada kasus jual beli kuota, melainkan akan membongkar seluruh ekosistem korupsi yang mungkin telah mengakar dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Sebelumnya, KPK mengungkap alasan utama penundaan penetapan tersangka dalam kasus kuota haji.

Baca Juga: KPK Dalami Informasi dari Pansus Haji dalam Dugaan Korupsi Kuota dan Penyelenggaraan Haji

Lembaga antirasuah tersebut mengatakan masih menunggu hasil final perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Budi memastikan bahwa tidak ada kendala berarti dalam proses penyidikan. Penundaan pengumuman tersangka murni karena alasan strategis untuk memastikan semua bukti terkumpul secara solid.

Menurut Budi, proses penyidikan oleh KPK dan proses audit oleh BPK berjalan secara paralel untuk efektivitas.

“Paralel juga selain dilakukan pendalaman dalam proses penyidikan ini, teman-teman di BPK juga sedang menghitung kerugian keuangan negaranya. Jadi nanti bisa kongruen, bisa sama-sama berbarengan. Jadi bukti-bukti terkumpul,” katanya kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Hanya Masalah Waktu

Budi menegaskan bahwa KPK berharap penetapan tersangka bisa dilakukan sesegera mungkin.

Namun, kelengkapan berkas, terutama hasil audit resmi kerugian negara, adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar sebelum melangkah lebih jauh.

Ia pun meminta semua pihak untuk bersabar menunggu perkembangan perkara ini hingga tuntas.

“Sehingga, proses-proses penyidikan ini juga bisa berjalan secara efektif dan tentu pasca-penyidikan juga pasti perlu pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut dan harapannya juga nanti bisa segera dituntaskan,” katanya.