- Istana memastikan akan mengkaji usulan anggota DPR untuk menaikkan status Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi kementerian.
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah saat ini fokus memperkuat peran Bulog agar serapan hasil produksi pangan, seperti beras dan jagung, bisa lebih maksimal.
- Ia menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah memastikan ketahanan pangan nasional tetap aman.
Suara.com - Istana akan mengkaji usulan anggota Komisi IV DPR RI untuk menaikkaa status Badan Urusan Logistik atau Bulog menjadi kementerian atau lembaga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan usulan itu tentu akan dikaji terlebih dahulu.
"Nanti kita kaji ya, nanti kita kaji dulu ya," kata Prasetyo usai pertemuan di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
Prasetyo memastikan saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap Bulog.
"Yang pasti adalah bulog terus kita perbaiki dan alhamdulillah kan kemarin dalam sejarah salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog, dan Minggu lalu juga sudah diputuskan bahwa Bulog diberi tambahan pendanaan, supaya mengantisipasi kalau produksi kita melimpah baik beras maupun jagung, supaya itu juga bisa diserap oleh Bulog," kata Prasetyo.
"Intinya adalah kita betul-betul mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu. Kalau pangan kita aman, perut aman, selebihnya Insyaallah aman," sambung Prasetyo.
Sebelumnya, usulan untuk menaikkan status Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi kementerian muncul dari anggota Komisi IV DPR RI, yang menilai peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional semakin strategis.
Selama ini, Bulog berstatus sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki tugas penting dalam pengadaan, pengelolaan, dan distribusi bahan pangan pokok seperti beras dan jagung.
Baca Juga: Siasat Bertahan SPBU Swasta di tengah Kelangkaan BBM yang masih terjadi
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua