Suara.com - Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Nuh Al-Azhar menegaskan, Kemendagri terus berupaya meningkatkan teknologi keamanan pusat data (data center) untuk melindungi data masyarakat. Menurutnya, Ditjen Dukcapil telah merancang sistem keamanan berlapis guna menghindari kebocoran 286 juta data masyarakat.
“Ketika kita membuat data center, maka kita saat itu juga harus memikirkan bagaimana merancang security yang baik,” katanya kepada awak media usai acara Cyber Security and Forensic Summit 2025 di Farincorp Center, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Ia menjelaskan, banyak teknik keamanan siber yang dapat diaplikasikan, mulai dari berbasis end-to-end encryption hingga secure browser. Di dalam pusat data juga mesti dilengkapi security information and event management (SIEM) dan privileged access management (PAM).
“Itu yang membuat kita menjaga keamanan termonitor, belum lagi yang di atas itu adalah secure zone, sehingga real time kita bisa memonitor kejadian. Jadi ketika ada data bocor atau membuat sistem yang lumpuh, anomali-anomali itu saat itu juga bisa kita deteksi, [sehingga] teridentifikasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nuh menambahkan, seluruh kebijakan sistem keamanan yang dilakukan Ditjen Dukcapil sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Ia menyampaikan, Mendagri ingin seluruh data kependudukan warga Indonesia terlindungi dengan baik.
“Itu didukung penuh sama Bapak Menteri Dalam Negeri, bahwasanya keamanan [data kependudukan] itu adalah paling atas,” ujarnya.
Nuh memastikan, Ditjen Dukcapil akan berusaha semaksimal mungkin mencegah terjadinya kebocoran data yang dapat merugikan masyarakat. Terlebih, data tersebut berisi informasi pribadi yang sangat sensitif.
“Ada biometrik, ada wajah kita, ada sidik jari kita, ada iris mata kita, itu tidak boleh bocor. Itu keamanan, dan itu kita terapkan di Dukcapil. Meskipun kita juga tahu ada namanya no system is perfect, no security is perfect, tapi tetap kita update, selalu kita update,” pungkasnya. ***
Baca Juga: Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
Berita Terkait
-
Ra'fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri Dilantik Tri Tito Jadi Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Papua
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Mendagri Tito Imbau Pemda Kendalikan Harga Komoditas Pangan Penyumbang Utama Inflasi
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
Perwosi Gelar Lomba Senam Nasional Kreasi 2025, Peringati HUT ke-58
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
DPRD DKI: Sengkarut Tata Ruang Jakarta Harus Dibenahi!
-
Tolak Perang untuk Israel, Tangan Mantan Marinir AS Patah Ditarik Paksa oleh Senator di Ruang Sidang
-
YLBHI Desak Jaminan Hak Berserikat dan Kekuatan Eksekusi Hukum dalam RUU PPRT
-
Sumbang Devisa Rp253 Triliun, Rieke PDIP Tagih Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 22 Tahun
-
Tragedi Perang Jeli Remaja Makassar: Saat Senjata Mainan Dibalas Timah Panas
-
Jakarta Darurat Hunian, DPRD DKI Wanti-wanti Nasib Warga Terdampak Relokasi Normalisasi Sungai
-
Bukan Suap Biasa, KPK Jerat Bupati Pekalongan dengan Pasal Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Jasa
-
Dewan Perdamaian Lumpuh: Pembicaraan Tertunda Akibat Perang Iran
-
Dampak Perang Iran-AS-Israel: Bagaimana Nasib Ekonomi-Politik Indonesia?
-
Di Balik Serangan ke Iran: Apa yang Ingin Dicapai AS dan Israel?