News / Nasional
Rabu, 15 Oktober 2025 | 14:55 WIB
Koordinator Suara Ibu Indonesia, Ririn Sefsani, mengatakan seharusnya pemerintah mampu memastikan bahwa menu dalam program MBG benar-benar bergizi dan aman dikonsumsi. (Suara.com/Fakhri)
Baca 10 detik
  • Badan Gizi Nasional (BGN) disebut telah menyajikan makanan yang tidak sesuai standar gizi anak sekolah.
  • Seharusnya pemerintah mampu memastikan bahwa menu dalam program MBG benar-benar bergizi dan aman dikonsumsi.
  • MBG seolah hanya memperkenalkan makanan asing seperti pizza dan burger yang justru tergolong junk food.

Suara.com - Sejumlah elemen organisasi masyarakat yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia mengkritik keras pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai program tersebut melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyajikan makanan yang tidak sesuai standar gizi anak sekolah.

Koordinator Suara Ibu Indonesia, Ririn Sefsani, mengatakan seharusnya pemerintah mampu memastikan bahwa menu dalam program MBG benar-benar bergizi dan aman dikonsumsi.

Ia menyebut, banyak dapur penyedia makanan justru tidak memenuhi standar kebersihan dan kelayakan.

“Apakah pernah dimunculkan standar higienitas dalam menyediakan makanan? Apakah pemenuhan gizinya? Bahkan makanannya berkurang, minyak jelek, kotor, keracunan, blablabla, itu udah membuktikan,” ujar Ririn saat melakukan aksi unjuk rasa tolak MBG di depan kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).

Selain higienitas, Ririn juga menyoroti jenis makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah.

Menurutnya, MBG seolah hanya memperkenalkan makanan asing seperti pizza dan burger yang justru tergolong junk food dan tidak mendukung tumbuh kembang anak.

“Rakyat tuh bisa menyiapkan makanan lebih bergizi dengan higienitas yang lebih baik. Dari pangan lokal juga. Nggak atasnya, oh, kalian mungkin belum pernah makan pizza, belum makan burger. Itu kan junk food semua, ini loh. Isi kepalanya kacau,” ujarnya.

Ririn menilai, program MBG merupakan kebijakan populis yang terlihat bagus di permukaan, namun tidak tepat sasaran dan minim perencanaan matang.

Baca Juga: Curhat Pilu Prabowo soal Timnas Indonesia: Minta Erick Thohir Fokus ke 2 Ajang Bergengsi Ini

Ia menyebut pelaksanaannya kacau karena tidak memperhatikan standar dasar penyediaan makanan bergizi.

Siswa menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). [Suara.com/Alfian Winanto]

“Dengan jatuhnya korban, dan itu udah 10 ribu lebih anak-anak keracunan, berarti memang ada yang keliru. Dan memang kalau kami menyoroti, ini kebijakan populis. Kebijakan populis itu kelihatannya oke, penting banget buat rakyat, tapi sebetulnya enggak,” jelasnya.

Menurut Ririn, jika pemerintah serius ingin memberi makan bergizi gratis, maka program itu seharusnya diprioritaskan untuk anak-anak di wilayah miskin dan terpencil yang sulit mengakses pangan.

“Harusnya diberikan kepada anak-anak yang memang betul-betul membutuhkan. Di wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, remote area, kemudian apalagi akses terhadap pangan memang susah karena kemiskinan yang tinggi. Nah, ini yang tidak dilihat dengan sungguh oleh rezim pemerintahan Prabowo ini,” katanya.

Ia juga mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan menghentikan sementara pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan dari kebijakan, pelaksana, hingga standar penyelenggaraan program.

“Dengan jatuhnya korban yang dua puluhan ribu dan praktek pemborosan APBN, anak-anak kita keracunan, stop. Memoratorium dulu, hentikan dulu MBG. Evaluasi total, mulai dari kebijakannya, prioritas yang dapat, penyelenggarannya, kemudian jenis standarnya itu harus diperbaiki semua,” pungkasnya.

Load More