- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan bahwa lebih dari 12,5 juta penduduk miskin di Indonesia tinggal di desa.
- Ia menilai ketimpangan sosial masih tinggi dan pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada peningkatan kapasitas masyarakat.
- Cak Imin mendorong pemerintah memperkuat program pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja produktif sebagai solusi jangka panjang mengurangi kemiskinan.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyoroti masih tingginya angka kemiskinan nasional dan ketimpangan sosial yang mengakar antara desa dan kota.
Ia menegaskan, solusi cepat yang harus ditempuh pemerintah bukan semata memperbesar bantuan sosial, melainkan memperkuat pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan produktif.
Cak Imin mengungkapkan kalau tingkat kemiskinan nasional tahun 2025 masih berada di angka 8,47 persen. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 persen penduduk miskin atau setara 12,58 juta jiwa berasal dari kawasan perdesaan.
"Ketimpangan sosial, diukur dengan biner rasio, masih sebesar 0,375. Masih sekitar 4,85 juta orang dari 7,28 juta pengangguran adalah terdidik," kata Cak Imin saat acara Mandala Award di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, data tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam struktur pembangunan nasional yang belum sepenuhnya berpihak pada peningkatan kapasitas masyarakat.
Bantuan sosial, lanjut Cak Imin, memang penting sebagai bantalan bagi kelompok rentan. Namun, pendekatan jangka panjang yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian ekonomi rakyat perlu diperkuat.
"Selama ini bantuan sosial memang penting sebagai bantalan. Akan tetapi pembangunan ekosistem yang menumbuhkan kemandirian dan produktivitas adalah hal yang paling utama," ujarnya.
Cak Imin menyebut, arah pembangunan manusia ke depan perlu menekankan pada penciptaan lapangan kerja produktif di sektor-sektor potensial, terutama di pedesaan.
Pemerintah, menurutnya, perlu mendorong kolaborasi lintas sektor agar program pemberdayaan ekonomi rakyat tidak berhenti pada pelatihan atau distribusi modal semata, melainkan menghasilkan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Bagi Tugas di Tragedi Ponpes Al Khoziny, Cak Imin: Polisi Kejar Pidana, Kami Urus Santri
"Cara cepat menghadapi tantangan-tantangan tersebut tiada lain adalah kita harus terus melakukan pemberdayaan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- 7 Sepatu Skechers Wanita Tanpa Tali, Simple Cocok untuk Usia 45 Tahun ke Atas
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Dedi Mulyadi dan Willy Bongkar Sisi Gelap Gunung Emas: 70 Ribu Gurandil dan Raup 250 Ton Emas Sehari
-
Ada Proyek Pipa PAM Jaya, Dishub DKI Terapkan Rekayasa Lalin di R.A. KartiniFatmawati Mulai Besok
-
Malam-malam Mendiktisaintek Brian Yuliarto Datangi Istana, Dibonceng Patwal
-
Suara.com Bersama LMC Gelar 'AI Tools Training for Journalists' di Yogyakarta
-
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak ke KPAI Melonjak, Identitas 66 Persen Pelaku Tidak Diungkap
-
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 22 Januari
-
Hirup Udara Bebas, Laras Faizati Ingin Ziarah ke Makam Ayah Hingga Main ke Mal
-
Pakar Hukum Sebut Pilkada Lewat DPRD Suburkan Oligarki dan Renggut Kedaulatan Rakyat
-
Mendagri Pimpin Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
DPRD DKI Pastikan Tiang Monorel Rasuna Said Kembali ke Adhi Karya usai Dibongkar Pemprov