Suara.com - PT PLN (Persero) berkomitmen untuk mendukung terciptanya transportasi publik rendah emisi sekaligus efisiensi energi di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Jalur Kereta Api bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi di Jakarta Railway Center pada Senin (20/10/2025).
Melalui MoU tersebut, PLN dan KAI akan membentuk tim kerja bersama untuk menyusun kajian teknis, finansial, dan operasional termasuk pemetaan jalur prioritas elektrifikasi di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi mengapresiasi inisiatif kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan transportasi publik rendah karbon. Melalui elektrifikasi ini, tentunya akan menciptakan sistem transportasi publik yang semakin modern, aman, dan ramah lingkungan.
“Apa yang kita lakukan salah satunya adalah mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ke depannya kereta api sudah tidak perlu lagi menggunakan solar, bahan baku fosil sehingga ketergantungan kita akan impor bahan bakar minyak menjadi berkurang ataupun tidak sama sekali khususnya untuk kereta api," ujar Dudy.
Dudy mengatakan, elektrifikasi jalur kereta api tidak hanya menghadirkan fasilitas transportasi massal berbasis energi rendah karbon, tetapi juga mendukung efisiensi negara melalui pengurangan impor bahan bakar fosil. Ia berharap nota kesepahaman antara kedua pihak ini dilanjutkan dalam bentuk kerja sama untuk membangun elektrifikasi jalur kereta api di seluruh Indonesia.
"Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi langkah dari PT Kereta Api maupun dari PT PLN yang berinisiatif untuk menyediakan layanan publik yang bersih," ucapnya.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyebut kerja sama dengan PLN ini sebagai lompatan besar dalam sejarah perkeretaapian nasional. Ia mengatakan elektrifikasi jalur kereta ini merupakan terobosan pertama yang dilakukan tanpa dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Ini merupakan salah satu breakthrough. Pertama kali elektrifikasi dari jalur kereta tidak melibatkan pemerintah. Di mana elektrifikasi jalur kereta ini kita lakukan business to business, antara PT Kereta Api dengan PT PLN," ujar Bobby.
Baca Juga: Harapan Masyarakat Prasejahtera Kini Menyala, PLN dan Pemkab Bantul Hadirkan Akses Listrik
Bobby menjelaskan, melalui kerja sama ini PT KAI dapat memperluas jaringan layanan kereta api berbasis listrik dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk pelanggan.
"Salah satu programnya kita dengan PLN ini adalah melakukan elektrifikasi dari beberapa jalur kereta yang penting. Antara lain, quick win yang akan kita lakukan itu adalah Padalarang-Cicalengka, yaitu sekitar 40 kilometer. Kemudian kita bicara juga Rangkasbitung Area, kita bicara juga yang ke Timur, yang ke arah Cikampek. Kemudian kita bicara juga bagaimana nanti kita melakukan peningkatan elektrifikasi jalur yang ada di Jawa Tengah," jelas Bobby.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, sebagai backbone ketenagalistrikan nasional, PLN siap mendukung Pemerintah dalam memperkuat infrastruktur transportasi publik yang lebih hijau. Upaya ini sekaligus mendukung dekarbonisasi di sektor transportasi, selaras dengan target Net Zero Emissions.
"PLN berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon di sektor transportasi. Melalui kerja sama ini, ke depan kereta api akan menjadi transportasi publik masa depan yang semakin efisien dan ramah lingkungan," ucapnya.
Darmawan menambahkan, elektrifikasi kereta akan memberikan manfaat strategis dari sisi efisiensi energi dan kemandirian nasional.
“Kalau lokomotifnya diubah menjadi energi listrik, efisiensinya 70 persen lebih murah. Jadi, emisi gas rumah kacanya akan semakin rendah. Dari energi impor menjadi domestik, energi mahal menjadi murah, sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.***
Berita Terkait
-
Harapan Masyarakat Prasejahtera Kini Menyala, PLN dan Pemkab Bantul Hadirkan Akses Listrik
-
Sambut HLN Ke-80, PLN Berbagi Terang Untuk Masyarakat di Berbagai Daerah
-
Merdeka dari Kegelapan, Cerita Warga Musi Banyuasin Akhirnya Nikmati Terang Lewat BPBL
-
Pasokan Listrik 80 MVA dari PLN Perkuat Operasional Pabrik Baja di Banten
-
Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang pada 2025, Negara Hadir untuk Pastikan Keadilan Energi
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
Terkini
-
KPK Beberkan Biang Kerok Penyidikan Korupsi Kuota Haji Berlarut-larut, Ternyata Ini Alasannya
-
Gurita Korupsi Pertamina: KPK Ungkap Kaitan Eks Direktur dengan Riza Chalid di Kasus Suap Katalis
-
Dana DKI Jakarta Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank: Gubernur Pramono Ungkap Alasannya!
-
Lukas Enembe Sudah Meninggal, KPK Ungkap Alasan Periksa Tukang Cukur Langganannya
-
KPK Bantah Cuma Tunggu Laporan Mahfud MD Usut Dugaan Korupsi Whoosh: Informasi Kami Cari
-
Dalami Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Tak Hanya Tunggu Laporan Mahfud MD
-
Dukung Revitalisasi Kota Tua, Veronica Usul Ada Pendongeng hingga Musisi di Alun-Alun Fatahillah
-
KPK Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Alasan Kesehatan Jadi Pertimbangan
-
Usai Koruptor Lukas Enembe Wafat, Tukang Cukur Langganannya Ikut 'Dibidik' KPK, Mengapa?
-
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231 Berakhir, Berikut Sikap Kedubes Iran di Indonesia