- Konsultasi ini perlu dilakukan agar tingkat pencegahan korupsi di wilayah Maluku Utara.
- Sherly mengaku masih ada indikator-indikator yang menyebabkan skor MCSP Maluku Utara dianggap rendah
- KPK tidak hanya melakukan pemantauan terhadap delapan fokus area pada MCSP dan sektor-sektor strategis.
Suara.com - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.
Saat tiba, dia mengaku hadir untuk berkoordinasi dengan lembaga antirasuah terkait pencegahan korupsi di daerahnya.
“Mau konsultasi, terkait kesiapan skor MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) Maluku Utara biar skornya bagus," kata Sherly, Rabu (22/10/2025).
Menurut dia, konsultasi ini perlu dilakukan agar tingkat pencegahan korupsi di wilayah Maluku Utara bisa sesuai dengan standar nasional.
"Iya ini lagi mau konsultasi ini, gimana giat-giatnya biar skor MCSP-nya sesuai level nasional," ujar Sherly.
Dia mengaku masih ada indikator-indikator yang menyebabkan skor MCSP Maluku Utara dianggap rendah sehingga perlu adanya koordinasi dengan KPK untuk meningkatkan skor tersebut.
“Jadi, ada dokumen-dokumen dari inspektorat itu yang belum diupload. Kemudian monitoring untuk pelayanan publik dari pendidikan, kesehatan, dukcapil, perizinan, ada dokumen-dokumen pun yang belum diupload,” tutur Sherly.
“Pokoknya dari total 660 dokumen, kita masih ada sekitar 300-an dokumen yang belum diupload dan tadi berdiskusi kendalanya di mana supaya semuanya bisa diupload on time sebelum November 30,” tambah dia.
Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa KPK tidak hanya melakukan pemantauan terhadap delapan fokus area pada MCSP dan sektor-sektor strategis.
Baca Juga: KPK Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Alasan Kesehatan Jadi Pertimbangan
“KPK juga sedang fokus untuk melakukan pemantauann terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemda,” ujar Budi.
Berita Terkait
-
KPK Beberkan Biang Kerok Penyidikan Korupsi Kuota Haji Berlarut-larut, Ternyata Ini Alasannya
-
Gurita Korupsi Pertamina: KPK Ungkap Kaitan Eks Direktur dengan Riza Chalid di Kasus Suap Katalis
-
Lukas Enembe Sudah Meninggal, KPK Ungkap Alasan Periksa Tukang Cukur Langganannya
-
KPK Bantah Cuma Tunggu Laporan Mahfud MD Usut Dugaan Korupsi Whoosh: Informasi Kami Cari
-
Dalami Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Tak Hanya Tunggu Laporan Mahfud MD
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
Habiburokhman: Polisi Harus Usut Soal Hasutan Aksi Rusuh Pakai Bahan Peledak 10 Desember
-
Gerindra Soal Wacana Pemecatan Bupati Aceh Selatan: Kita Serah ke DPRD
-
Mensos Akui Masih Ada Daerah Terisolasi di Sumatra, Tapi Pasokan Logistik Mulai Teratasi
-
Diduga Rencanakan Aksi Rusuh 10 Desember, 3 Pria Ditangkap Polisi, Salah Satunya Verdatius
-
Dasco soal Bupati Aceh Selatan: Kami Usulkan Diberhentikan Sementara, Pecat Selamanya Ranah DPRD
-
Banjir Sumatra Bukan Takdir, Ini Akar Masalah dan Solusi Agar Tak Terulang Lagi
-
Cak Imin Sentil Menteri Keuangan: Anggaran Negara Harus Tepat Sasaran dan Dorong Produktivitas
-
BK DPRD DKI Alihkan Panggung BK Award 2025 untuk Galang Dana Bencana Sumatra
-
Menhut Segel 3 Subjek Perusak Hutan, Total 7 Terkait Banjir Sumatra, Ini Daftarnya
-
Kepala BNPB Sebut Banjir Sumatra Cuma Mencekam di Medsos: Auto Tuai Kritik Keras dari DPR