- Konsultasi ini perlu dilakukan agar tingkat pencegahan korupsi di wilayah Maluku Utara.
- Sherly mengaku masih ada indikator-indikator yang menyebabkan skor MCSP Maluku Utara dianggap rendah
- KPK tidak hanya melakukan pemantauan terhadap delapan fokus area pada MCSP dan sektor-sektor strategis.
Suara.com - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.
Saat tiba, dia mengaku hadir untuk berkoordinasi dengan lembaga antirasuah terkait pencegahan korupsi di daerahnya.
“Mau konsultasi, terkait kesiapan skor MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) Maluku Utara biar skornya bagus," kata Sherly, Rabu (22/10/2025).
Menurut dia, konsultasi ini perlu dilakukan agar tingkat pencegahan korupsi di wilayah Maluku Utara bisa sesuai dengan standar nasional.
"Iya ini lagi mau konsultasi ini, gimana giat-giatnya biar skor MCSP-nya sesuai level nasional," ujar Sherly.
Dia mengaku masih ada indikator-indikator yang menyebabkan skor MCSP Maluku Utara dianggap rendah sehingga perlu adanya koordinasi dengan KPK untuk meningkatkan skor tersebut.
“Jadi, ada dokumen-dokumen dari inspektorat itu yang belum diupload. Kemudian monitoring untuk pelayanan publik dari pendidikan, kesehatan, dukcapil, perizinan, ada dokumen-dokumen pun yang belum diupload,” tutur Sherly.
“Pokoknya dari total 660 dokumen, kita masih ada sekitar 300-an dokumen yang belum diupload dan tadi berdiskusi kendalanya di mana supaya semuanya bisa diupload on time sebelum November 30,” tambah dia.
Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa KPK tidak hanya melakukan pemantauan terhadap delapan fokus area pada MCSP dan sektor-sektor strategis.
Baca Juga: KPK Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Alasan Kesehatan Jadi Pertimbangan
“KPK juga sedang fokus untuk melakukan pemantauann terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemda,” ujar Budi.
Berita Terkait
-
KPK Beberkan Biang Kerok Penyidikan Korupsi Kuota Haji Berlarut-larut, Ternyata Ini Alasannya
-
Gurita Korupsi Pertamina: KPK Ungkap Kaitan Eks Direktur dengan Riza Chalid di Kasus Suap Katalis
-
Lukas Enembe Sudah Meninggal, KPK Ungkap Alasan Periksa Tukang Cukur Langganannya
-
KPK Bantah Cuma Tunggu Laporan Mahfud MD Usut Dugaan Korupsi Whoosh: Informasi Kami Cari
-
Dalami Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Tak Hanya Tunggu Laporan Mahfud MD
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Kasus Silmy Karim Jadi Evaluasi, Menteri Imigrasi Akui Sistem Tak Cukup Tanpa Integritas
-
Jejak Uang Rp145,5 Miliar Kasus Imigrasi, KPK Temukan Aset Kripto Rp1,2 Miliar
-
Jadi Penasihat Prabowo, Said Iqbal Bicara Buruh Tetap Demo atau Tidak?
-
Masih Bingung? Ini Perbedaan Perpres PARD dan PP Tunas dalam Perlindungan Anak di Ranah Digital
-
Satgas Pangan Polri Cium Aroma Kartel di Balik Amblesnya Harga TBS Sawit
-
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Langsung Suarakan Hapus Outsourcing
-
Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
-
Jadi Penasihat Khusus Presiden, Akankah Said Iqbal Tetap Kritis Bela Buruh?
-
Alasan Prabowo Tunjuk Said Iqbal Jadi Penasihat: Biar Aspirasi Buruh Gak Macet
-
Siasat Licik Dokter Gigi Vietnam: Pura-pura Jadi Pasien Demi Buka Praktik Ilegal di Ciputat!