- Presiden Prabowo resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.
- Keputusan ini menjadi tonggak sejarah baru untuk memperkuat peran strategis pesantren.
- Persetujuan prakarsa ini tertuang dalam surat dari Kementerian Sekretariat Negara nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025.
Suara.com - Bertepatan dengan peringatan Hari Santri 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah baru untuk memperkuat peran strategis pesantren, sekaligus mengakhiri proses pengusulan yang telah berjalan sejak 2019.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut gembira kabar tersebut dan menyampaikan rasa syukurnya. Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i yang dinilai berperan besar dalam mempercepat realisasi pembentukan Ditjen ini.
"Wabil khusus Wamenag telah memperjuangkannya sesegera mungkin," ujar Nasaruddin usai memimpin upacara Hari Santri di Kantor Kementerian Agama, Rabu (22/10/2025).
Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menjelaskan, persetujuan prakarsa ini tertuang dalam surat dari Kementerian Sekretariat Negara nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025, tertanggal 21 Oktober 2025. Surat tersebut merupakan landasan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan struktur organisasi Kementerian Agama.
"Alhamdulillah, saya baru saja menerima kabar terbitnya Persetujuan Izin Prakarsa. Ini adalah kado terindah bagi para santri," ujar Syafi’i.
Menurutnya, kehadiran Ditjen Pesantren akan memperkuat fungsi lembaga pendidikan Islam tersebut dalam tiga ranah utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
"Semoga dengan adanya Ditjen ini, pesantren ke depan dapat semakin berdaya dan berkontribusi besar bagi bangsa," harapnya.
Menag Nasaruddin Umar menambahkan, salah satu tugas utama Ditjen baru ini adalah melakukan konsolidasi dan pendataan pondok pesantren secara nasional, termasuk menjangkau pesantren yang selama ini belum terdata atau tersentuh bantuan pemerintah.
“Dengan Ditjen ini, kita bisa memantau seluruh pesantren dalam arti positif. Pemerintah ingin memastikan semua pesantren benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal,” katanya.
Baca Juga: Bukan Selamat, Rumah Presiden Prabowo Diserbu Karangan Bunga Berisi Sindiran Tajam
Ke depan, lanjut Nasaruddin, sistem pendataan dan sertifikasi pesantren akan diintensifkan agar data menjadi lebih valid dan program-program pembinaan yang dijalankan menjadi lebih tepat sasaran.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
Terkini
-
Waspada Kanker hingga Gagal Ginjal! Sudinkes Jaktim Ingatkan Bahaya Konsumsi Ikan Sapu-Sapu
-
Gibran soal Pernyataan Peran Jusuf Kalla di Karier Jokowi: Beliau Teladan Kita Semua
-
Iran Serang Kapal Kontainer Dekat Selat Hormuz
-
Gibran Respons Klaim Jusuf Kalla Soal Karier Politik Jokowi: Pak JK Itu Idola Saya
-
Warga Israel Muak dengan Netanyahu, Akui Rezim Zionis Gagal Kalahkan Iran
-
Usut Korupsi Proyek 'Outsourcing' Fadia Arafiq, KPK Periksa Eks Wabup Pekalongan Riswadi
-
Jejak Suap Proyek di Rejang Lebong Melebar, KPK Periksa Elite PAN hingga Pejabat PU
-
Uji Nyali ke Kota Berpolusi Terburuk di Dunia, Buat Bernafas Saja Butuh Perjuangan Keras
-
KPK Periksa 7 Kades terkait Dugaan Pemerasan di Pati
-
Biadab! Tentara Zionis dan Pemukim Ilegal Israel Bantai Warga Palestina di Tepi Barat