Adian Napitupulu 'Sentil' Proyek Whoosh: Bongkar Biaya Bengkak, Siapa yang Negosiasi Awal?

Suara.com - Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, melontarkan kritik tajam terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang biayanya membengkak. Anggota Komisi V DPR RI ini mendesak agar seluruh penyebab lonjakan biaya tersebut dikaji ulang secara transparan untuk menemukan biang keladi dan mencegah masalah serupa terulang di masa depan.

Pernyataan keras Adian ini merupakan respons langsung terhadap sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi utang proyek strategis tersebut.

“Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu,” tegas Adian dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Adian menilai, penolakan Menkeu harus dilihat sebagai sinyal adanya masalah serius dalam manajemen proyek. Ia mendesak agar dilakukan perbandingan biaya dengan proyek serupa di negara lain, baik yang menggunakan teknologi China maupun Jepang, untuk mengukur kewajaran harga.

“Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya,” ujarnya sebagaimana dilansir kantor berita Antara.

Legislator dari Dapil Jawa Barat V ini menyoroti bahwa hampir setiap proyek besar di Indonesia selalu diwarnai masalah pembengkakan biaya.

Menurutnya, jika pada akhirnya proyek Whoosh tetap membebani APBN, hal itu merupakan sebuah pengkhianatan terhadap janji awal yang menyebut proyek ini murni business-to-business tanpa campur tangan uang negara.

“Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik,” ujar Adian.

Lebih jauh, ia mempertanyakan itikad baik dalam penyusunan kontrak awal proyek. Menurutnya, jika harga yang disepakati terbukti tidak wajar, maka pemerintah punya dasar kuat untuk meninjau ulang atau bahkan membatalkan perjanjian tersebut.

Baca Juga: Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian

“Kalau bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi masalahnya adalah kok biayanya bisa gede banget,” katanya.

Terkait wacana perpanjangan rute Kereta Cepat hingga Surabaya, Adian menyambut baik gagasan tersebut. Namun, ia memberi catatan keras agar perencanaan dan eksekusinya tidak mengulangi kesalahan yang sama.

“Gagasan kereta cepat itu bagus. Problemnya, yang bagus tidak cuma di gagasan saja. Tapi bagaimana cara merealisasikannya juga harus bagus,” tegasnya.