-
Mensos Gus Ipul pahami kritik soal gelar pahlawan Soeharto.
-
Usulan telah lalui proses formal dan libatkan banyak pihak.
-
Setiap tokoh punya sisi baik dan buruk yang dipertimbangkan.
Tak hanya Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, Politisi PDI Perjuangan M Guntur Romli juga mengkritik keras hal tersebut.
Menurutnya, langkah tersebut secara otomatis akan mendelegitimasi gerakan mahasiswa 1998 yang menggerakkan reformasi dan menggulingkan rezim Orde Baru.
Dalam pernyataannya, Guntur menegaskan, bahwa jika Soeharto diangkat sebagai pahlawan, maka mahasiswa '98 akan secara tidak langsung disebut sebagai 'penjahat dan pengkhianat'.
"Ini tidak bisa dibenarkan," kata Guntur kepada Suara.com, Kamis (23/10/2025).
Guntur kemudian menyoroti sejumlah kejahatan HAM berat yang dilakukan Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun berkuasa yang meliputi, penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari 1989, Rumah Geudong di Aceh 1989-1998, penghilangan paksa aktivis antara tahun 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti hingga pembantaian Dukun Santet 1998
"Jika Soeharto diangkat pahlawan, maka peristiwa-peristiwa yang disebut pelanggaran HAM ini bukan lagi pelanggaran HAM, tapi bisa disebut kebenaran oleh rezim Orde Baru Soeharto saat itu," ujar Guntur.
Namun, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa tak ada hambatan lagi untuk memberikan gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI Soeharto.
Pasalnya, Soeharto telah dicabut dari dalam TAP Nomor XI/MPR/1998 pada Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 di Komplek Parlemen, tanggal 25 September 2024.
Bamsoet mendukung penuh agar pemerintah pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 mendatang menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
Baca Juga: Soeharto Jadi Pahlawan Nasional? Guntur Romli PDIP Sebut Mahasiswa '98 Bisa Dicap Penjahat
"Masuknya nama mantan Presiden Soeharto dalam daftar calon pahlawan nasional sudah melalui kajian dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Proses tersebut tidak sekadar menimbang jasa masa lalu mantan Presiden Soeharto, tetapi juga meneguhkan rasa kebangsaan dan penghormatan terhadap sejarah perjuangan pembangunan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/10/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Butuh Rp667 T Tapi Hanya Dipatok Rp139 T, Menhan Usulkan Tambahan Anggaran Rp195 T ke DPR untuk 2027
-
Prabowo Ungkap Target Besar Kesehatan Nasional, 350 Rumah Sakit Akan Dimodernisasi
-
Konservasi atau Pertumbuhan Ekonomi? Penelitian Ungkap Kita Tak Harus PIlih Salah Satu
-
Ketum TP PKK Ajak Para Pengurus & Kader PKK Pahami Pentingnya Literasi Keuangan di Tingkat Keluarga
-
KPK Geledah Tiga Lokasi Terkait Kasus Silmy Karim, Sita Dokumen hingga Uang Tunai
-
Disorot Karena Urusi Begal, KSAD TNI: Begal Takut Lihat Tentara!
-
KSP Dudung Abdurachman Ungkap Nasib Motor Listrik BGN Senilai Rp1,03 Triliun
-
Pramono Ancam Blacklist Pelaku Vandalisme Lift JPO Lenteng Agung
-
BMKG Prediksi Jakarta Kian Gerah pada September-Oktober Akibat Musim Kemarau dan El Nino
-
Wali Kota Bekasi Telepon Langsung Pramono, Minta Subsidi Transjabodetabek Tak Dipangkas