- Menko PM Muhaimin Iskandar mengusulkan kenaikan anggaran pemberdayaan masyarakat menjadi Rp1.000 triliun guna memperkuat upaya pengentasan kemiskinan.
- Ia menekankan bahwa fokus utama bukan lagi pada bantuan sosial semata, tetapi pada pemberdayaan yang berkelanjutan.
- Sejumlah capaian telah diraih, termasuk layanan BPJS gratis bagi 96 juta orang dan tambahan Rp20 triliun untuk memperluas akses kesehatan masyarakat miskin.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memberi sinyal meminta agar anggaran pemberdayaan masyarakat tahun 2026 ditingkatkan hingga Rp1.000 triliun.
Ia menilai, tambahan anggaran diperlukan untuk memperluas program perlindungan sosial sekaligus memperkuat upaya pemutusan mata rantai kemiskinan di Indonesia.
“Dengan keterbatasan anggaran kita terus memutus mata rantai kemiskinan yang ada. Hari ini (anggaran) Rp508 triliun. Idealnya, dengan efisiensi dan mengubah orientasi serta menggeser bansos-bansos yang tidak tepat sasaran, tahun kedua ini Rp1.000 triliun akan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat,” ujar Cak Imin dalam acara Satu Tahun Kinerja Kemenko PM di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut bukan semata untuk memperbanyak bantuan sosial, melainkan untuk memperkuat paradigma baru dalam penanganan kemiskinan berbasis pemberdayaan.
Ia menyebut, dalam satu tahun terakhir, berbagai hambatan telah berhasil diurai dan pendekatan pemberdayaan mulai menjadi cara kerja utama pemerintah.
Dia memaparkan, sejumlah capaian telah diraih sepanjang tahun pertama program pemberdayaan berjalan.
Sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial langsung, sementara 1,3 juta keluarga miskin mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa.
Selain itu, lebih dari 96 juta masyarakat telah merasakan layanan berobat gratis melalui BPJS Kesehatan yang sepenuhnya ditanggung negara.
"Bahkan sudah tidak ada lagi alasan orang miskin tidak boleh berobat, orang miskin tidak boleh sakit. Hari ini semua boleh berobat dan boleh sehat karena 96 juta sudah ditanggung oleh negara," tegas Cak Imin.
Baca Juga: Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong
Cak Imin juga mengungkapkan bahwa Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, telah menerima tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo