- Menko PMK Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Kamboja bukan negara aman bagi pekerja migran Indonesia karena belum memiliki sistem perlindungan resmi.
- Ia meminta masyarakat berhati-hati terhadap tawaran kerja ke negara tersebut dan selalu berangkat melalui jalur resmi BP2MI.
- Pemerintah memastikan tetap memberikan perlindungan bagi WNI yang sudah terlanjur bekerja di Kamboja melalui koordinasi lintas kementerian dan KBRI Phnom Penh.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa Kamboja bukan negara aman untuk bekerja bagi WNI. Ia meminta masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja di negara tersebut karena belum adanya sistem perlindungan yang memadai bagi pekerja migran.
Pernyataan itu sekaligus menanggapi kasus adanya puluhan WNI yang kabur dari perusahaan penipuan di Kamboja.
"Kita terus mengampanyekan dan sosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman untuk pekerja migran kita," kata Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) telah berulang kali mengeluarkan peringatan agar calon pekerja tidak menjadikan Kamboja sebagai tujuan kerja.
Negara tersebut hingga kini belum memiliki skema kerja sama resmi yang menjamin keselamatan dan hak-hak pekerja migran asal Indonesia.
Cak Imin menambahkan, bagi WNI yang sudah terlanjur bekerja di Kamboja, pemerintah memastikan tetap ada upaya perlindungan yang dilakukan lintas sektor, termasuk melalui koordinasi intensif antara BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Phnom Penh.
"Kalau sudah terlanjur di sana maka harus ada upaya-upaya sistematis perlindungan yang dilakukan oleh P2MI dan seluruh lintas sektor. yang sedang bekerja di Kamboja untuk benar-benar terus berkoordinasi dengan KBRI," pesannya.
Ia memastikan, pemerintah Indonesia melalui KBRI Kamboja selalu membuka akses komunikasi dan layanan bagi pekerja yang menghadapi masalah di negara tersebut.
"Saya sendiri pernah lakukan cek ke sana, setiap saat membuka diri untuk terus menjadi bagian dari solusi yang dihadapi warga kita," pungkas Cak Imin.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Restui Pembangunan Ponpes Al Khoziny dari APBN, Tunggu Arahan Cak Imin
Ia mengimbau masyarakat agar selalu memastikan keberangkatan kerja dilakukan melalui jalur resmi dan terverifikasi oleh BP2MI, guna mencegah praktik perdagangan orang yang kerap menyasar calon pekerja migran di Asia Tenggara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Pemerintah Kecam Kasus Kekerasan terhadap Andrie Yunus, Tegaskan Kasus Harus Diusut Tuntas
-
Indonesia Enggan Dukung Resolusi DK PBB yang Kurang Berimbang pada Iran
-
Viral TikToker Bongkar Lokasi Pertahanan Israel, Iran Diduga Langsung Mengebom
-
Dasco Ungkap Pembicaraannya dengan Prabowo soal Strategi 'Take Over' Gaza
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Cilacap
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei