- Menko PMK Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Kamboja bukan negara aman bagi pekerja migran Indonesia karena belum memiliki sistem perlindungan resmi.
- Ia meminta masyarakat berhati-hati terhadap tawaran kerja ke negara tersebut dan selalu berangkat melalui jalur resmi BP2MI.
- Pemerintah memastikan tetap memberikan perlindungan bagi WNI yang sudah terlanjur bekerja di Kamboja melalui koordinasi lintas kementerian dan KBRI Phnom Penh.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa Kamboja bukan negara aman untuk bekerja bagi WNI. Ia meminta masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja di negara tersebut karena belum adanya sistem perlindungan yang memadai bagi pekerja migran.
Pernyataan itu sekaligus menanggapi kasus adanya puluhan WNI yang kabur dari perusahaan penipuan di Kamboja.
"Kita terus mengampanyekan dan sosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman untuk pekerja migran kita," kata Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) telah berulang kali mengeluarkan peringatan agar calon pekerja tidak menjadikan Kamboja sebagai tujuan kerja.
Negara tersebut hingga kini belum memiliki skema kerja sama resmi yang menjamin keselamatan dan hak-hak pekerja migran asal Indonesia.
Cak Imin menambahkan, bagi WNI yang sudah terlanjur bekerja di Kamboja, pemerintah memastikan tetap ada upaya perlindungan yang dilakukan lintas sektor, termasuk melalui koordinasi intensif antara BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Phnom Penh.
"Kalau sudah terlanjur di sana maka harus ada upaya-upaya sistematis perlindungan yang dilakukan oleh P2MI dan seluruh lintas sektor. yang sedang bekerja di Kamboja untuk benar-benar terus berkoordinasi dengan KBRI," pesannya.
Ia memastikan, pemerintah Indonesia melalui KBRI Kamboja selalu membuka akses komunikasi dan layanan bagi pekerja yang menghadapi masalah di negara tersebut.
"Saya sendiri pernah lakukan cek ke sana, setiap saat membuka diri untuk terus menjadi bagian dari solusi yang dihadapi warga kita," pungkas Cak Imin.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Restui Pembangunan Ponpes Al Khoziny dari APBN, Tunggu Arahan Cak Imin
Ia mengimbau masyarakat agar selalu memastikan keberangkatan kerja dilakukan melalui jalur resmi dan terverifikasi oleh BP2MI, guna mencegah praktik perdagangan orang yang kerap menyasar calon pekerja migran di Asia Tenggara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
Terkini
-
Proaktif, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Perlindungan Korban Kecelakaan KRL Bekasi
-
Dinilai Kaburkan Nilai Yurisdiksi, Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU Peradilan Militer
-
Peta Kekuatan Jelang Muktamar NU, Muncul 5 Poros 'Paslon' Pimpinan, Siapa Terkuat?
-
Izin Terancam Dicabut? Kemenhub Bentuk Tim dan Panggil Manajemen Green SM Buntut Kecelakaan KRL
-
Heboh Video Tahanan di Bandara, Begini Penjelasan KPK
-
11 Tahun Mengabdi di Kompas TV, Nur Ainia Eka Rahmadyna Gugur Dalam Musibah Kereta Bekasi
-
Jadwal Kereta Masih Terdampak Insiden Bekasi Timur, KA Parahyangan Terhambat 6 Jam Lebih
-
Target Beres Hari Ini! KCI Kebut Evakuasi KRL yang Tabrakan di Bekasi dan Audit Ulang Jalur
-
Cair Secepat Mungkin! Jasa Raharja Siapkan Rp50 Juta bagi Ahli Waris Korban Kecelakaan KRL di Bekasi
-
Usulan Aula Dansa Donald Trump Picu Perdebatan di Kongres AS soal Anggaran