- Cak Imin mengatakan kenaikan anggaran tersebut penting untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat.
- Pemerintah mengalokasikan anggaran Perlinsos sebesar Rp508,2 triliun, naik 8,6 persen dari tahun 2025 yang mencapai Rp468,1 triliun.
- Menurutnya angka tersebut masih terlalu kecil jika negara ingin mengubah pendekatan perlindungan sosial dari yang bersifat karitatif menjadi produktif.
Suara.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendorong agar anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) ditingkatkan dua kali lipat menjadi Rp1.000 triliun.
Ia meyakini, kenaikan anggaran tersebut penting untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat sekaligus memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Menurut Cak Imin, sumber tambahan anggaran bisa diperoleh dari efisiensi penggunaan uang negara yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini (anggaran Perlinsos) Rp508 Triliun. Idealnya dengan efisiensi, dengan mengubah orientasi, menggeser bansos-bansos yang tidak tepat sasaran kita bisa yakin tahun kedua ini Rp1.000 Triliun akan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat," kata Cak Imin, dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Perlinsos sebesar Rp508,2 triliun, naik 8,6 persen dari tahun 2025 yang mencapai Rp468,1 triliun.
Namun menurut Cak Imin, angka tersebut masih terlalu kecil jika negara ingin mengubah pendekatan perlindungan sosial dari yang bersifat karitatif menjadi produktif.
“Selama ini anggaran Perlinsos banyak terserap untuk bantuan jangka pendek seperti sembako. Padahal, paradigma baru yang diamanatkan Presiden Prabowo adalah pemberdayaan, setiap rupiah dari anggaran negara harus berorientasi pada kemandirian masyarakat,” tegasnya.
Dia juga menyebut, arah kebijakan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo agar Kemenko PM menegakkan ekonomi konstitusi, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat miskin.
Ia mencontohkan, Presiden juga tengah mengoptimalkan anggaran produktif seperti penambahan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bersumber dari hasil efisiensi dan pengembalian uang korupsi.
Baca Juga: 100 Ribu WNI Terjebak di Kamboja, Cak Imin: Jangan ke Sana Lagi!
Dia menekankan kalau setiap anggaran yang dimiliki Kementerian/Lembaga harus dimaksimalkan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat.
Berita Terkait
-
Heboh Judol Jangkiti Anak SD, Cak Imin Ungkap Tindakan Pemerintah
-
Cak Imin Ingatkan Masyarakat: Jangan Bekerja ke Luar Negeri Sebelum Benar-benar Siap
-
Menko Cak Imin Beri Sinyal Minta Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun
-
Cak Imin Soroti Gurita Bisnis Indomaret dan Alfamart: Membunuh Ekonomi Rakyat di Desa
-
100 Ribu WNI Terjebak di Kamboja, Cak Imin: Jangan ke Sana Lagi!
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis