- Cak Imin mengatakan kenaikan anggaran tersebut penting untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat.
- Pemerintah mengalokasikan anggaran Perlinsos sebesar Rp508,2 triliun, naik 8,6 persen dari tahun 2025 yang mencapai Rp468,1 triliun.
- Menurutnya angka tersebut masih terlalu kecil jika negara ingin mengubah pendekatan perlindungan sosial dari yang bersifat karitatif menjadi produktif.
Suara.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendorong agar anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) ditingkatkan dua kali lipat menjadi Rp1.000 triliun.
Ia meyakini, kenaikan anggaran tersebut penting untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat sekaligus memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Menurut Cak Imin, sumber tambahan anggaran bisa diperoleh dari efisiensi penggunaan uang negara yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini (anggaran Perlinsos) Rp508 Triliun. Idealnya dengan efisiensi, dengan mengubah orientasi, menggeser bansos-bansos yang tidak tepat sasaran kita bisa yakin tahun kedua ini Rp1.000 Triliun akan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat," kata Cak Imin, dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Perlinsos sebesar Rp508,2 triliun, naik 8,6 persen dari tahun 2025 yang mencapai Rp468,1 triliun.
Namun menurut Cak Imin, angka tersebut masih terlalu kecil jika negara ingin mengubah pendekatan perlindungan sosial dari yang bersifat karitatif menjadi produktif.
“Selama ini anggaran Perlinsos banyak terserap untuk bantuan jangka pendek seperti sembako. Padahal, paradigma baru yang diamanatkan Presiden Prabowo adalah pemberdayaan, setiap rupiah dari anggaran negara harus berorientasi pada kemandirian masyarakat,” tegasnya.
Dia juga menyebut, arah kebijakan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo agar Kemenko PM menegakkan ekonomi konstitusi, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat miskin.
Ia mencontohkan, Presiden juga tengah mengoptimalkan anggaran produktif seperti penambahan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bersumber dari hasil efisiensi dan pengembalian uang korupsi.
Baca Juga: 100 Ribu WNI Terjebak di Kamboja, Cak Imin: Jangan ke Sana Lagi!
Dia menekankan kalau setiap anggaran yang dimiliki Kementerian/Lembaga harus dimaksimalkan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat.
Berita Terkait
-
Heboh Judol Jangkiti Anak SD, Cak Imin Ungkap Tindakan Pemerintah
-
Cak Imin Ingatkan Masyarakat: Jangan Bekerja ke Luar Negeri Sebelum Benar-benar Siap
-
Menko Cak Imin Beri Sinyal Minta Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun
-
Cak Imin Soroti Gurita Bisnis Indomaret dan Alfamart: Membunuh Ekonomi Rakyat di Desa
-
100 Ribu WNI Terjebak di Kamboja, Cak Imin: Jangan ke Sana Lagi!
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
Terkini
-
Babak Baru Korupsi Timah: Harvey Moeis Segera Dieksekusi, Sandra Dewi Cabut Gugatan Aset
-
Truk Tangki Terguling, Minyak Sayur Banjiri Jalan Raya Cakung-Cilincing dan Kali
-
Ngeri! Peredaran Vape Narkoba di Batam Dipasok dari Malaysia: Dipesan PNS, DJ jadi 'Kuda'
-
Aset Rp1,4 Triliun Terbengkalai! KPK Ultimatum Pemprov DKI Soal Sumber Waras
-
Blak-blakan Karen Agustiawan: Didekati 2 Tokoh di Hotel, 'Perhatikan' Proyek Riza Chalid
-
Terang yang Dinanti Tiba di Desa Ngruwet, Ini Kisah Bahagia Karmini Rasakan Kemerdekaan Energi
-
Mau ke Big Bad Wolf di NICE PIK 2? Bisa Naik Transjakarta hingga Shuttle Bandara
-
Kriteria Seseorang Bisa Dikatakan Pahlawan Nasional, Apakah Soeharto Layak?
-
Jejak Eks Bupati Sleman Sri Purnomo: Dari Guru dan Bupati 2 Periode, Kini Ditahan Korupsi Dana Hibah
-
Belum Kepikiran Banding, Jaksa Pasrah Hakim Vonis Ringan Nikita Mirzani?