Borok 'Wakil Tuhan' Terkuak! 3 Hakim Pemutus Vonis Lepas Korupsi CPO Dituntut 12 Tahun Penjara

Suara.com - Panggung peradilan Indonesia kembali diguncang skandal besar. Tiga hakim yang sebelumnya menjatuhkan vonis lepas (ontslag) dalam kasus korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada 2022, kini justru berbalik menjadi pesakitan dan dituntut hukuman berat 12 tahun penjara.

Ketiga hakim tersebut adalah hakim ketua Djuyamto serta dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin. Mereka diduga kuat menerima suap miliaran rupiah untuk membebaskan para terdakwa korporasi dalam kasus yang merugikan negara tersebut.

Tuntutan ini dibacakan dengan tegas oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

"Kami menuntut agar para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama," kata JPU Syamsul Bahri Siregar saat membacakan surat tuntutan, Rabu (29/10/2025).

Hukuman yang dituntut tidak main-main. Selain kurungan badan selama 12 tahun, jaksa juga menuntut denda masing-masing sebesar Rp500 juta, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Lebih jauh, para hakim ini juga dituntut untuk mengembalikan uang hasil kejahatan mereka. Djuyamto diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp9,5 miliar, sementara Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin masing-masing dituntut membayar Rp6,2 miliar. Jika gagal membayar, mereka terancam tambahan hukuman 5 tahun penjara.

Dalam dakwaannya, jaksa mengungkap bahwa ketiga hakim ini secara total menerima suap sebesar Rp21,9 miliar yang diberikan dalam dua tahap. Uang haram tersebut diduga berasal dari para advokat yang mewakili kepentingan korporasi raksasa dalam kasus CPO, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Jaksa menilai perbuatan para terdakwa sangat memberatkan karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

"Sementara hal meringankan yang dipertimbangkan, yakni para terdakwa belum pernah dihukum serta bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya," ungkap JPU sebagaimana dilansir Antara.

Baca Juga: Profil Kairul Soleh, Hakim yang Tolak Salaman Nikita Mirzani usai Vonis 4 Tahun Penjara