-
Istana masih merahasiakan detail proyek mobil nasional, namun menjanjikan akan ada "kejutan" besar.
-
Pemerintah memberi sinyal kuat dan telah membahas usulan menjadikan mobil nasional Proyek Strategis Nasional.
-
Status PSN diyakini akan menjadi kunci untuk mempercepat realisasi produksi mobil dalam negeri.
Suara.com - Proyek ambisius mobil nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terus bergulir di balik layar. Di tengah kerahasiaan tersebut, sinyal kuat justru mengarah pada langkah strategis untuk memasukkan proyek ini ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui di Jakarta, memilih untuk tidak membuka detail progres proyek tersebut. Ia hanya meminta publik untuk bersabar menanti pengumuman resmi.
"Sabar dulu. Sabar dulu, nanti ada waktunya," kata Pras di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Meski begitu, ia sengaja memancing rasa penasaran publik dengan menyebut akan ada elemen kejutan dalam pengembangannya.
"Biar ada kejutan lagi," ujarnya.
Sinyal paling signifikan datang dari usulan untuk menjadikan mobil nasional sebagai PSN.
Sebelumnya, usulan yang pertama kali dilontarkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ini mendapat respons positif dari Istana.
"Nanti kita lihat, rasa-rasanya masuk PSN," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Ia juga mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menggelar rapat khusus untuk membahas usulan strategis ini.
Baca Juga: Bukan Maung Pindad, Inikah Mobil Nasional Buatan TMI yang Dijanjikan Prabowo Hadir 3 Tahun Lagi?
"Sore ini kebetulan ada jadwal rapat salah satunya untuk membahas hal tersebut. Nanti kami update kalau sudah selesai," kata Pras.
Dukungan penuh dari sisi industri telah ditegaskan oleh Menperin Agus Gumiwang.
Menurutnya, penetapan status PSN adalah jalur cepat untuk mewujudkan mimpi lama Indonesia memiliki mobil karya anak bangsa.
"Kami tentu mendukung dan kami sudah mengusulkan program mobil nasional jadi PSN, Proyek Strategis Nasional," kata AGK usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
"Sudah kami tanda tangani pengusulannya. Kalau sudah dijadikan PSN, saya kira nanti realisasinya akan lebih cepat," ujarnya.
Mengenai detail teknis seperti konsep melibatkan Danantara serta skema anggaran dan lahan, pemerintah masih menutup rapat informasi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak