-
- Pemerintah menyoroti potensi mobil nasional untuk masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) demi mempercepat produksi kendaraan buatan dalam negeri.
- Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Perindustrian menegaskan status PSN menjadi prioritas sebelum pembahasan skema, anggaran, dan lokasi produksi.
- Penetapan mobil nasional sebagai PSN diharapkan mempercepat realisasi impian memiliki mobil karya anak bangsa sendiri.
Suara.com - Istana memberikan sinyal bahwa mobil nasional bakal masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Sinyal positif itu disampaikan Menteri Sekretaris Negera Prasetyo Hadi.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sudah mengusulkan agar mobil nasional masuk daftar PSN.
"Nanti kita lihat, rasa-rasanya masuk PSN," kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Pras menyampaikan sore ini pihaknya akan menggelar rapat terkait mobil nasional, termasuk usulan memasukan proyek tersebut ke daftar PSN.
"Sore ini kebetulan ada jadwal rapat salah satunya untuk membahas hal tersebut. Nanti kami update kalau sudah selesai," kata Pras.
Sementara terkait konsep proyek mobil nasional, apakah akan dijalankan melalui Danantara, Pras belum membocorkannya.
"Nanti pada waktunya kita sampaikan. Mohon doanya aja, kita tetapkan dulu, cita-cita dan target bahwa kita harus bisa dan mampu memproduksi mobil buatan anak bangsa sendiri," kata Pras.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan ia telah mengusulkam program mobil nasional masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Usulan tersebut dalam rangka mendukung produksi mobil buatan dalam negeri.
"Kami tentu mendukung dan kami sudah mengusulkan program mobil nasional jadi PSN, Proyek Strategis Nasional," kata AGK usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Baca Juga: Biar Tak Cuma Jadi Wacana, Menperin Usul Mobil Nasional Masuk PSN
Menurut AGK, mewujudkan impian memiliki mobil karya anak bangsa bisa lebih cepat melalui penetapan program mobil nasional menjadi PSN.
"Sudah kami tanda tangan pengusulannya. Kalau sudah dijadikan PSN, saya kira nanti realisasinya akan lebih cepat," ujarnya.
Sementara terkait skema, anggaran hingga lahan, AGK menegaskan hal tersebut akan disiapkan seiring program mobil nasional masuk daftar PSN. Kekinian yang menjadi prioritas adalah penetapan status PSN.
"Ya pokoknya kalau sudah PSN semua disiapkan, sudah siap. Jadi status PSN dulu yang diperjuangkan, kami sudah usulkan," kata AGK.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!