Dasco Beberkan Alasan MKD DPR Tolak Mundurnya Rahayu Saraswati

Suara.com - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menetapkan Rahayu Saraswati tetap sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029. 

Dasco menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan Saraswati, sehingga keputusannya untuk tetap menjabat di parlemen adalah sah dan sesuai prosedur.

Dasco menjelaskan bahwa persoalan Saraswati bermula dari ketiadaan laporan resmi, baik ke mahkamah partai maupun ke MKD. 

"Jadi begini, Sara itu tidak ada laporan baik ke mahkamah partai maupun ke MKD. Tidak ada pelaporan, oke," tegas Dasco kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).

Ia melanjutkan, ada seorang kader partai yang meminta penetapan dari mahkamah partai agar menolak pengunduran diri Saraswati dan menetapkannya tetap sebagai anggota DPR. Mahkamah Partai Gerindra kemudian memeriksa permohonan penetapan tersebut.

"Mahkamah Partai Gerindra setelah memeriksa permohonan penetapan, itu berkesimpulan, satu bahwa apa yang dituduhkan, pertama enggak ada laporan. Kedua, apa yang berkembang di publik itu, adalah konten yang sudah lama dan kemudian diedit-edit sehingga menimbulkan arti tidak sama dengan yang disampaikan," katanya.

Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan bahwa pengunduran diri Saraswati disampaikan secara lisan dan didasari oleh tekanan, namun secara administrasi tidak ada surat tertulis pengunduran diri. 

"Secara administrasinya, tidak ada surat tertulis pengunduran diri. Dan tidak ada juga surat penonaktifan dari partai," imbuhnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, termasuk adanya petisi dari puluhan ribu pendukung Saraswati yang masuk ke Mahkamah Partai—sekitar 15 ribu hingga 30 ribu tanda tangan—Mahkamah Partai akhirnya memutuskan bahwa pengunduran diri Saraswati tidak memenuhi syarat secara hukum.

Baca Juga: Putusan MKD soal Rahayu Saraswati Disorot, Formappi: Publik Bisa Melihatnya Sebagai Drama Komedi

"Ya mahkamah partai kemudian memutuskan bahwa memang pertama itu, pengunduran dirinya tak memenuhi syarat secara hukum, dan kemudian menetapkan Sara sebagai anggota DPR periode 2024-2029," jelas Dasco.

Keputusan Mahkamah Partai ini kemudian dikirimkan ke MKD. Setelah diperiksa oleh MKD dan mengingat tidak adanya pelaporan di MKD, akhirnya MKD menguatkan putusan tersebut.

"Nah, keputusan mahkamah partai itu kemudian dikirim ke MKD. Yang kemudian setelah diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, dan juga memang tidak ada pelaporan di MKD, ya akhirnya menguatkan putusan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan bahwa Rahayu Saraswati tetap akan menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029. Keputusan ini diambil setelah MKD menggelar Rapat Internal secara tertutup pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, tersebut dihadiri oleh empat dari lima unsur pimpinan, delapan anggota MKD, serta Sekretariat dan Tenaga Ahli MKD. 

Agenda utama rapat adalah membahas perkembangan perkara pengaduan yang masuk ke MKD serta surat-surat resmi dari pihak terkait yang memerlukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tata Beracara MKD.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat adalah surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-043/B/MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025, perihal surat keterangan terkait keanggotaan Rahayu Saraswati.

"Setelah melakukan pembahasan dan mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan Tata Beracara MKD, serta putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra, MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029," jelas Nazaruddin dalam keterangannya kepada Suara.com, Kamis (30/10/2025).

Dengan keputusan ini, spekulasi mengenai status keanggotaan Rahayu Saraswati di DPR RI telah terjawab.