- Dishub DKI Jakarta menegaskan tarif Transjakarta masih tetap Rp3.500, termasuk tarif integrasi dengan MRT dan LRT sebesar Rp10.000.
- Rencana penyesuaian tarif masih dikaji dan menunggu surat resmi dari Gubernur kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- Meski biaya operasional tinggi dan subsidi besar, Pemprov DKI memastikan tarif Transjakarta tetap paling terjangkau dibanding kota lain.
Suara.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan hingga saat ini tarif Transjakarta belum mengalami kenaikan. Ia menyebut kebijakan penyesuaian tarif masih menunggu surat resmi dari Gubernur DKI kepada DPRD Jakarta.
“Sampai saat ini belum ada tarif Transjakarta naik. Penyesuaian dibutuhkan, tapi belum ada. Karena kita menunggu surat Pak Gubernur ke DPRD meminta persetujuan untuk penyesuaian, itu artinya akan ada kenaikan dan sampai saat ini kan belum ada,” kata Syafrin di Balai Kota, Jakarta, Minggu (2/11/2025).
Syafrin menjelaskan, baik tarif reguler Transjakarta maupun tarif integrasi sebesar Rp10.000 untuk layanan terhubung dengan MRT dan LRT masih tetap sama.
“Sampai saat ini tarif integrasi baik di dalam layanan Transjakarta maupun di tiga moda tetap,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta masih melakukan kajian terkait kemungkinan penyesuaian tarif, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan kebutuhan pelayanan transportasi publik yang berkelanjutan.
“Kami terus melakukan kajian dan memang sebagaimana dipahami bahwa dengan tarif Rp3.500 saat ini, cost recovery tarif tersebut dengan biaya operasional Transjakarta itu hanya di 14 persen,” ungkapnya.
Menurut Syafrin, rendahnya tingkat pemulihan biaya operasional membuat pemerintah harus menanggung sebagian besar beban subsidi layanan Transjakarta. Apalagi setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang memengaruhi kapasitas fiskal daerah.
“Begitu ada pemotongan DBH, tentu ini berpengaruh terhadap kapasitas fiskal Jakarta. Oleh sebab itu, memang perlu penyesuaian untuk tarif Transjakarta,” jelasnya.
Meski begitu, ia menilai tarif Transjakarta saat ini masih jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan daerah lain.
Baca Juga: Demo Guru di Monas, Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Layanan
“Jika kita bandingkan contohnya di Bogor, Bogor tarifnya berapa? Rp5.000. Begitu Rp5.000 sekali naik, tidak secara jaringan. Begitu berpindah angkot, bayar lagi. Tapi di Jakarta Rp3.500 mencakup 91,8 persen jumlah populasi Jakarta yang dilayani,” kata Syafrin.
Ia menambahkan, sistem tarif integrasi di Jakarta memberikan keuntungan besar bagi pengguna karena hanya dengan satu kali bayar, masyarakat bisa berpindah antarmoda tanpa biaya tambahan.
"Artinya dari Cakung misalnya, naik Transjakarta, berpindah menuju ke Kalideres, lanjut lagi dari Kalideres berpindah ke Joglo misalnya, itu tarifnya Rp3.500, tidak ada tambahan biaya di sana,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless