Dishub DKI Bantah Warga Habiskan 30% Gaji untuk Transportasi: Nggak Sampai 10 Persen!

Suara.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, membantah pernyataan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang menyebut pengeluaran warga Ibu Kota untuk transportasi umum mencapai 30 persen dari gaji bulanan.

Menurutnya, berdasarkan perhitungan Dishub DKI, biaya transportasi masyarakat Jakarta justru tidak sampai 10 persen dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Syafrin mencontohkan tarif bus Transjakarta yang hanya sebesar Rp3.500 untuk menuju ke semua halte tanpa turun. Lalu, ada juga tarif integrasi Rp10 ribu yang memungkinkan berpindah dari Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT.

“Jadi sebenarnya dengan posisi UMP sekarang, jika kita melihat cakupan layanan angkutan umum Jakarta yang sudah mencapai 91,8 persen dan dengan tarif Transjakarta sekarang misalnya Rp3.500, PP Rp7.000 per hari kali katakanlah 25 hari bekerja, dapat berapa? Tidak lebih dari Rp200.000,” ujar Syafrin kepada wartawan, Senin (3/11/2025).

Ia menjelaskan, dengan UMP DKI Jakarta yang mencapai sekitar Rp5,3 juta, proporsi biaya transportasi masyarakat berada di bawah 10 persen.

“Dengan UMP kita 5,3, maka itu di bawah 10 persen,” ujarnya.

Syafrin juga menilai pernyataan soal 30 persen tersebut kemungkinan besar berasal dari survei yang tidak spesifik membahas warga Jakarta saja, melainkan wilayah Jabodetabek secara keseluruhan.

“Kita melihat dari apa yang disampaikan oleh lembaga yang survei, itu bukan Jakarta tapi Jabodetabek,” tegasnya.

Menurutnya, beban transportasi di wilayah penyangga Ibu Kota seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi memang berbeda karena keterbatasan layanan angkutan umum massal. Bahkan di Bogor sendiri tarifnya seharga Rp5 ribu.

Baca Juga: Lagu Baru Raisa 'Pengganti Aku' Diduga Sindir Isu Hamish Daud Selingkuh: Dia Mirip Sekali Denganku

Lalu, jika berpindah angkutan biayanya akan bertambah lagi.

“Jadi memang kalau Jabodetabek kan pergerakannya,” kata Syafrin.

Untuk mengatasi ketimpangan itu, Pemprov DKI melalui Transjakarta kini memperluas jangkauan layanan ke kawasan penyangga.

“Oleh sebab itu, oleh Pak Gubernur, layanan Transjakarta diperluas menjadi Transjabodetabek karena untuk mengisi kekosongan ini,” pungkas Syafrin.