KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?

Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan dasar moral dan integritas pemerintah yang memasukkan nama mantan presiden Soeharto dalam daftar calon pahlawan nasional tahun 2025. Menurut KontraS, penganugerahan gelar tersebut justru akan mencederai nilai kemanusiaan dan keadilan.

“Pemberian gelar pahlawan adalah penghargaan tertinggi di republik ini, sehingga prosesnya wajib dilakukan secara terbuka dan transparan,” kata Kepala Divisi Hukum KontraS, Andrie Yunus, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Ia menegaskan, penilaian seorang pahlawan tidak cukup hanya memenuhi syarat administratif. Prosesnya harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

“Kami menilai Soeharto tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Kebijakannya bertolak belakang dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kerakyatan yang menjadi asas penting dalam pemberian tanda kehormatan,” ujar Andrie.

Andrie menyoroti bahwa Soeharto tidak memiliki integritas moral dan keteladanan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 huruf B Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan. Sebaliknya, selama berkuasa, Soeharto dinilai menggunakan kekuasaannya untuk menekan rakyat melalui kebijakan yang sarat kekerasan dan pelanggaran HAM.

"Yang kami lihat, ketika ia berkuasa, kewenangannya ia turunkan ke dalam kebijakan dengan pendekatan keamanan yang eksesnya menimbulkan kekerasan dan pelanggaran HAM," kritik Andrie.

KontraS menilai, jika pemerintah tetap melanjutkan usulan ini tanpa refleksi kritis atas sejarah, hal itu tidak hanya akan mencoreng martabat penghargaan negara, tetapi juga mengkhianati memori para korban pelanggaran HAM di masa Orde Baru.

"Apa yang menjadi dasar ia memiliki integritas moral dan keteladanan? Kami rasa tidak ada satu pun yang bisa diambil dari sosok Soeharto," pungkas Andrie.

Baca Juga: Suara dari Timur: Mengenang Ajoeba Wartabone dan Api Persatuan Indonesia