- Seruan penolakan terhadap usulan gelar pahlawan kepada Soeharto terus menguat dari kalangan tokoh NU
- Setelah Gus Mus, kekinian tokoh Muda NU ikut menyerukan penolakan
- Savic Ali pun mengungkap sejarah kelam dunia pesantren saat Soeharto berkuasa.
Suara.com - Penolakan gelar pahlawan untuk Presiden Ke-2 RI, Soeharto terus mengalir dari kalangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Setelah KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, seruan penolakan Soeharto diganjar gelar pahlawan kini datang dari tokoh muda NU, di antaranya Savic Ali dan Lily Faidatin.
Savic Ali yang merupakan Ketua DPP PBNU dan pendiri Islami.co menyebut jika banyak kalangan kiai NU yang menyatakan keberatan dengan usulan gelar pahlawana kepada Soeharto.
"Sampai hari ini PBNU belum mengeluarkan sikap resmi, tapi banyak kiai dan warga NU yang menolak keras Soeharto dijadikan pahlawan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di kawasan Ciputat dikutip pada Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, mencuatnya penolakan itu karena banyak kiai NU yang menjadi korban Soeharto saat memimpin orde baru (Orba).
“NU pernah menjadi korban politik fusi dan represi. Banyak kiai ditahan, ruang dakwah dibatasi, dan pesantren diawasi militer. Jadi agak aneh jika kini kita diminta memuja Soeharto,” ujarnya.
Senada dengan Savic Ali, Lily Faidatin yang mewakili kelompok muda alias Generasi Z (Gen Z) turut menolak keras Soeharto diberikan gelar pahlawan. Menurutnya, anak muda juga mesti melek sejarah terutama saat Indonesia dipimpin tangan besi Soeharto.
“Sebagai Gen Z dan santri, saya menolak Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Terlalu banyak luka yang belum disembuhkan dari masa Orde Baru,” bebernya.
Lebih lanjut, Lily juga memberikan sindiran telak bagi orang-orang yang mendukung usulan gelar pahlawan bagi Soeharto. Menurutnya, dukungan itu sama saja mengabaikan penderitaan korban.
“Islam mengajarkan kita untuk adil, bukan membenarkan kesalahan masa lalu. Kalau seseorang lebih banyak melukai daripada menyejahterakan, bagaimana mungkin disebut pahlawan?” katanya.
Baca Juga: Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
Sebelumnya diberitakan, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus secara terang-terangan menolak Soeharto diusulkan sebagai pahlawan nasional.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional," ujarnya dikutip pada Jumat.
Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu pun membeberkan 'dosa' Soeharto selama berkuasa. Menurutnya, banyak kiai yang menjadi korban pelanggaran HAM saat orde baru yang dipimpin Soeharto.
“Banyak kiai yang dimasuk-in sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar," ungkapnya.
Ketimbang Soeharto, kata dia, banyak ulama dan pejuang bangsa yang berjasa besar tetapi keluarganya tidak pernah mengajukan gelar pahlawan untuk menjaga keikhlasan amal kebaikan almarhum.
“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” ungkap Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
Berita Terkait
-
Justru Setuju, Jokowi Santai Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Tuai Protes: Pro-Kontra Biasa
-
Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Sebut Usulan Gelar Pahlawan Absurd, Koalisi Sipil: Soeharto Simbol Kebengisan Rezim Orba
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Bambang Tri Siap Jadi Saksi Sidang Ijazah Jokowi, Klaim Punya Bukti Baru dari Buku Sri Adiningsih
-
Wamenkum: Penyadapan Belum Bisa Dilakukan Meski Diatur dalam KUHAP Nasional
-
Hindari Overkapasitas Lapas, KUHP Nasional Tak Lagi Berorientasi pada Pidana Penjara
-
Kayu Hanyutan Banjir Disulap Jadi Rumah, UGM Tawarkan Huntara yang Lebih Manusiawi
-
Video Viral Badan Pesawat di Jalan Soetta, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Tiga Hari!
-
KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan
-
Pemerintah Terbitkan PP, Wahyuni Sabran: Perpol 10/2025 Kini Punya Benteng Hukum
-
Komisi III DPR Soroti OTT Jaksa, Dorong Penguatan Pengawasan
-
Perpres Baru Bisnis dan HAM Masih Menunggu Teken Menko Airlangga