-
Sejarawan sebut kekuasaan Soeharto dilegitimasi melalui krisis politik dan narasi sejarah berdarah.
-
Tokoh NU tegaskan rezim Orde Baru mengebiri peran politik dan sosial mereka.
-
Soeharto dinilai tak layak jadi pahlawan karena dosa pelanggaran HAM dan korupsi.
Suara.com - Sejarawan sekaligus Anggota DPR RI, Bonnie Triyana, bersama sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menyuarakan penolakan keras terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Mereka menilai legitimasi kekuasaan Soeharto dibangun di atas krisis politik dan narasi sejarah yang berdarah.
"Soeharto menjadi presiden karena krisis politik, maka dari itu ia butuh sejarah untuk melegitimasi kekuasaannya," kata Bonnie dalam sebuah diskusi, dikutip pada Sabtu (8/11/2025).
"Pengangkatan Soeharto bukan soal jasa, tetapi pertarungan memori publik untuk melegitimasi atau mendelegitimasi kelompok tertentu," tambahnya.
Pandangan ini didukung oleh para tokoh NU yang merasakan langsung dampak represif rezim Orde Baru. Budayawan NU, Hairus Salim, menguraikan bagaimana Orde Baru secara sistematis melumpuhkan kekuatan ideologis partai-partai, termasuk NU.
"ABRI digunakan untuk memaksa memilih Soeharto. Selama Orde Baru, NU sulit sekali berkembang, kecuali kiai-kiai yang pindah ke Golkar. Pemilu kala itu hanya formalitas, ideologi dilumpuhkan," ujar Hairus.
Ketua PBNU Bidang Media, IT, dan Advokasi, Savic Ali, menambahkan bahwa Orde Baru telah "mengebiri" NU di segala level, mulai dari politik hingga pendidikan. Ia mencontohkan bagaimana NU dipaksa melebur ke dalam PPP pada Pemilu 1971, memulai era politik satu arah yang pro-Soeharto.
"KH Idham Chalid pernah berkata, 'kita disuruh tanding tinju, tetapi kedua tangan kita diikat'," tutur Savic. "Kalau Soeharto dipahlawankan, tidak ketemu nalar kita. Legacy-nya banyak yang bermasalah, korbannya banyak sekali," sambungnya.
Penolakan juga datang dari aktivis muda NU, Lily Faidatin, yang ayahnya pernah menjadi korban penangkapan karena mengkritik Soeharto.
"Saya menolak dengan tegas Soeharto menjadi pahlawan nasional. Beliau mungkin pernah berjasa, tetapi dosanya lebih banyak. Soeharto tidak punya cukup alasan untuk dipahlawankan," tegas Lily.
Baca Juga: Pemerintah Dicap Tutup Mata atas Kediktatoran Soeharto, Rezim Nazi Hitler sampai Diungkit, Kenapa?
Savic Ali menyimpulkan, pahlawan sejati adalah mereka yang berkorban untuk orang lain, bukan sebaliknya. "Pahlawan adalah orang yang berani mempertaruhkan keselamatan dirinya untuk kepentingan orang lain, sedangkan Soeharto mendahulukan kepentingan dirinya dan kroninya," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Kena OTT Bareng Adik, Ini Identitas 7 Orang yang Dicokok KPK Kasus Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
-
Pemerintah Dicap Tutup Mata atas Kediktatoran Soeharto, Rezim Nazi Hitler sampai Diungkit, Kenapa?
-
Banyak Siswa SMAN 72 Korban Bom Rakitan Alami Gangguan Pendengaran, 7 Dioperasi karena Luka Parah
-
OTT di Ponorogo, KPK Tangkap Bupati Sugiri Sancoko, Sekda, hingga Adiknya
-
Istana Buka Suara Soal Pro dan Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan
-
Tiba di KPK, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Bungkam Soal OTT Terkait Jual Beli Jabatan
-
Prabowo Siap Beri 1,4 Juta Hektare Hutan ke Masyarakat Adat, Menhut Raja Juli Ungkap Alasannya!
-
Rezim Bredel Media, Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Berbahaya Bagi Demokrasi dan Kebebasan Pers!
-
OTT Bupati Ponorogo, PDIP Hormati Proses Hukum KPK, Bakal Ambil Keputusan Jika Sudah Tersangka
-
Indonesia Tegaskan Dukung Penuh Inisiatif Brasil untuk Konservasi Hutan Tropis