-
Sejarawan sebut kekuasaan Soeharto dilegitimasi melalui krisis politik dan narasi sejarah berdarah.
-
Tokoh NU tegaskan rezim Orde Baru mengebiri peran politik dan sosial mereka.
-
Soeharto dinilai tak layak jadi pahlawan karena dosa pelanggaran HAM dan korupsi.
Suara.com - Sejarawan sekaligus Anggota DPR RI, Bonnie Triyana, bersama sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menyuarakan penolakan keras terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Mereka menilai legitimasi kekuasaan Soeharto dibangun di atas krisis politik dan narasi sejarah yang berdarah.
"Soeharto menjadi presiden karena krisis politik, maka dari itu ia butuh sejarah untuk melegitimasi kekuasaannya," kata Bonnie dalam sebuah diskusi, dikutip pada Sabtu (8/11/2025).
"Pengangkatan Soeharto bukan soal jasa, tetapi pertarungan memori publik untuk melegitimasi atau mendelegitimasi kelompok tertentu," tambahnya.
Pandangan ini didukung oleh para tokoh NU yang merasakan langsung dampak represif rezim Orde Baru. Budayawan NU, Hairus Salim, menguraikan bagaimana Orde Baru secara sistematis melumpuhkan kekuatan ideologis partai-partai, termasuk NU.
"ABRI digunakan untuk memaksa memilih Soeharto. Selama Orde Baru, NU sulit sekali berkembang, kecuali kiai-kiai yang pindah ke Golkar. Pemilu kala itu hanya formalitas, ideologi dilumpuhkan," ujar Hairus.
Ketua PBNU Bidang Media, IT, dan Advokasi, Savic Ali, menambahkan bahwa Orde Baru telah "mengebiri" NU di segala level, mulai dari politik hingga pendidikan. Ia mencontohkan bagaimana NU dipaksa melebur ke dalam PPP pada Pemilu 1971, memulai era politik satu arah yang pro-Soeharto.
"KH Idham Chalid pernah berkata, 'kita disuruh tanding tinju, tetapi kedua tangan kita diikat'," tutur Savic. "Kalau Soeharto dipahlawankan, tidak ketemu nalar kita. Legacy-nya banyak yang bermasalah, korbannya banyak sekali," sambungnya.
Penolakan juga datang dari aktivis muda NU, Lily Faidatin, yang ayahnya pernah menjadi korban penangkapan karena mengkritik Soeharto.
"Saya menolak dengan tegas Soeharto menjadi pahlawan nasional. Beliau mungkin pernah berjasa, tetapi dosanya lebih banyak. Soeharto tidak punya cukup alasan untuk dipahlawankan," tegas Lily.
Baca Juga: Pemerintah Dicap Tutup Mata atas Kediktatoran Soeharto, Rezim Nazi Hitler sampai Diungkit, Kenapa?
Savic Ali menyimpulkan, pahlawan sejati adalah mereka yang berkorban untuk orang lain, bukan sebaliknya. "Pahlawan adalah orang yang berani mempertaruhkan keselamatan dirinya untuk kepentingan orang lain, sedangkan Soeharto mendahulukan kepentingan dirinya dan kroninya," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta