Pemerintah Dicap Tutup Mata atas Kediktatoran Soeharto, Rezim Nazi Hitler sampai Diungkit, Kenapa?

Suara.com - Pemerintah dan DPR dinilai tutup mata terkait sejarah kelam Soeharto selama memimpin orde baru. Kritikan itu datang dari koalisi masyarakat sipil yang menyerukan penolakan terhadap usulan gelar pahlawan kepada Soeharto.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memberikan kritikan pedas kepada DPR dan pemerintah karena dianggap mengabaikan kejahatan Soeharto selama menjadi presiden termasuk adanya pembredelan kepada pers.

“DPR buta dan tuli karena sama seperti menteri. Bukti-buktinya banyak, kalau akal sehat sih kan dengan mudah sekali. Ini kami dari sektor kebebasan berekspresi dan pers. Ini mempermalukan dirinya sendiri,” kritik Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardana dikutip pada Sabtu (8/11/2025).

Dia menganggap Soeharto tak layak mendapat gelar pahlawan karena memiliki setumpuk dosa selama berkuasa. Bahkan, nama Soeharto pun disamakan dengan pemimpin Nazi di Jerman, Adolf Hitler.

Menurutnya, Indonesia mestinya berkaca dengan Jerman karena tidak pernah memberikan ruang kepada Adolf Hitler atas kejahatannya, termasuk tindakan genosida.

“Jerman mana pernah ada usulan Hitler jadi pahlawan? Bahkan di sekolah-sekolah dibikin museum diajarkan bahwa bangsa Jerman pernah punya masa kegelapan dan jangan sampai itu terjadi lagi. Ini kalau Soeharto jadi pahlawan bahayanya kan pasti masuk buku pelajaran,” bebernya.

Lebih lanjut, Bayu pun mengungkit laporan 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah diakui oleh Jokowi saat menjabat sebagai presiden.

“Jokowi kan sudah mengakui ada 12 pelanggaran HAM itu termasuk 1965. Mau bukti apa lagi?” ungkapnya.

Dia pun merasa khawatir jika Soeharto diberi gelar pahlawan, maka kejahatan masa lalunya akan terlupakan oleh generasi muda.

Baca Juga: Rezim Bredel Media, Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Berbahaya Bagi Demokrasi dan Kebebasan Pers!

“Kalau sebuah masa gelap tidak pernah diakui, maka akan terulang lagi. Ini yang kami khawatirkan juga, jangan sampai ini kita kayak kembali ke belakang. Reformasi kemudian dibajak dan kita mundur ke belakang kembali ke masa 70an, 80an, 90an. Sangat bisa terjadi,” ucap Bayu.

Senada dengan AJI, peneliti ELSAM Octania Wynn turut menyerukan penolakan terkait wacana pemerintah memberi gelar pahlawan kepada Soeharto. Dia pun membeberkan dosa-dosa Soeharto selama 32 tahun berkuasa, dari mulai jejak pelanggaran ham berat di masa lalu, pembredelan kebebasan pres hingga menjamurnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Yang keempat, juga perlu disadari bahwa berdasarkan UU tahun 2020, tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Penghormatan, Soeharto tidak dapat mewakili beberapa persyaratan terkait nilai-nilai terutama dalam hal nilai kemanusiaan, nilai keadilan, kerakyatan, dan integritas moral serta keteladanan,” ujarnya.

Dia pun ikut menyindir Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon karena dianggap tutup mata atas fakta sejarah kelam Soeharto. Buntut dari pernyataannya itu, Fadli Zon pun diminta untuk memperbanyak literasi soal sejarah Indonesia.

"Kami menilai bahwa apa yang disampaikan Fadli Zon beberapa hari lalu merupakan bentuk tutup mata dan moral yang terus tidak berjalan. Karena kita dengan sangat mudah untuk bertemu dan melihat korban-korban pelanggaran HAM berat masa lalu, di tahun 1965 misalnya, di Aksi Kamisan,” bebernya.