Fokus Baru KPK di Proyek Whoosh: Bukan Pembangunan, Tapi Jual Beli Lahan yang Bermasalah!

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa penyelidikan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) masih terus berjalan. Fokus utama penyelidikan saat ini adalah dugaan korupsi dalam proses pembebasan lahan, bukan pada proses pembangunan kereta secara keseluruhan.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penyelidikan ini bermula dari adanya laporan mengenai praktik jual beli lahan yang tidak wajar.

“Materinya itu terkait dengan lahan. Ada laporan bahwa ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara dalam pengadaan tanahnya ini,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Asep menambahkan, karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan yang bersifat tertutup, ia belum dapat mengungkapkan informasi lebih rinci mengenai pihak-pihak yang terlibat.

KPK Respons Dugaan Mark Up Anggaran 

Di sisi lain, KPK juga menanggapi pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang sebelumnya menyoroti adanya dugaan penggelembungan dana (mark up) dalam proyek Whoosh.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengimbau Mahfud untuk menyampaikan informasi tersebut secara resmi melalui saluran pengaduan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti.

“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal terkait dugaan tindak pidana korupsi, silakan sampaikan aduan tersebut kepada KPK agar bisa kami pelajari dan analisis,” kata Budi.

Dalam sebuah video di kanal YouTube-nya, Mahfud MD mengungkapkan bahwa biaya pembangunan kereta Whoosh per kilometer mencapai 52 juta dolar AS, sementara di Tiongkok sendiri biayanya hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

Baca Juga: KPK Soal Kasus Whoosh: Ada yang Jual Tanah Negara ke Negara