DPR Dukung BGN Tutup Dapur SPPG Penyebab Keracunan MBG: Keselamatan Anak-anak Prioritas Utama

Suara.com - Langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menutup permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris.

Lankah tersebut mendapat apresiasi setelah terjadinya serangkaian kasus keracunan massal anak-anak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya mengapresiasi kebijakan baru yang diumumkan oleh BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan KLB keracunan dalam pelaksanaan Program MBG akan ditutup secara permanen," kata Charles kepada wartawan, Senin (10/11/2025).

Charles menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk political will pemerintah dalam menjalankan operasi tanggap gizi nasional untuk melindungi keselamatan anak-anak di seluruh Indonesia.

"Saya mendukung sepenuhnya langkah BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang lalai," ucapnya.

Pemerintah, menurut Charles, tengah memperbaiki tata kelola teknis program MBG dengan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) baru yang mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengawasan berbasis risiko dan sertifikasi agar setiap penyedia makanan menjalankan protokol ketat.

Namun, politisi PDIP itu menegaskan bahwa meski reformasi sedang berjalan, fakta di lapangan menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksana program MBG.

"Kita tidak bisa menutup mata bahwa insiden keracunan makanan masih terjadi di berbagai wilayah. Data yang saya terima menunjukkan bahwa sudah hampir 20 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam program ini," ungkapnya.

Baca Juga: KPK-Kejagung Didesak Usut Dugaan Korupsi usai Portal Mitra Dapur MBG Ditutup, Mengapa?

"Ini adalah alarm serius yang tidak bisa diabaikan," sambungnya.

Charles menilai langkah BGN menutup dapur yang lalai adalah bentuk operasi pengendalian darurat yang harus diikuti evaluasi sistemik.

Ia mengingatkan bahwa program MBG tidak boleh sekadar dikejar target kuantitas, melainkan harus menjamin mutu, keamanan pangan, dan integritas pelaksana.

"Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Setiap makanan yang disalurkan melalui program MBG harus memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh mentoleransi kelalaian apa pun dalam pengelolaan dapur MBG, terutama bagi penyedia yang tidak memenuhi syarat operasional.

"Penegakan standar dan sanksi yang konsisten akan menjadi pesan jelas bahwa program MBG bukan sekadar program distribusi pangan, tetapi sebuah intervensi gizi yang harus dikelola dengan tanggung jawab tinggi dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan anak-anak Indonesia," katanya.