- Penganugerahan gelar pahlawan Soeharto menuai sorotan media internasional.
- Media asing mengungkit kembali masa lalu kelam rezim Orde Baru.
- Aktivis HAM dan para korban menentang keras keputusan tersebut.
Dokumen rahasia yang dirilis pada 2017 menunjukkan bahwa Amerika Serikat mendukung pembantaian anti-komunis ini dengan memberikan daftar nama petinggi partai komunis, peralatan, hingga uang kepada tentara Indonesia.
Banyak yang berpendapat bahwa target pembersihan bukan hanya komunis, tetapi juga etnis Tionghoa atau siapa pun yang memiliki pandangan kiri.
Pada tahun 2016, sebuah pengadilan internasional di Den Haag bahkan menyatakan AS, Inggris, dan Australia terlibat dalam kejahatan kemanusiaan pada pembunuhan massal 1965.
Selama 31 tahun berkuasa, Soeharto menindak keras para kritikus dan lawan politik.
Di sisi lain, beberapa pihak memujinya atas kebijakan yang memacu pertumbuhan ekonomi pesat dan stabilitas politik.
Namun, pada saat yang sama, ia dituduh menyedot uang negara dalam jumlah fantastis, membiayai gaya hidup mewah keluarganya yang memicu kemarahan publik.
Kekuasaannya berakhir pada 1998 setelah krisis finansial Asia memicu protes massal dan memaksanya mundur.
Mengapa Prabowo Memberi Gelar Pahlawan?
Keterkaitan personal antara Prabowo dan Soeharto menjadi fokus utama analisis media asing.
Baca Juga: Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?
Prabowo pernah menjadi bagian dari keluarga Cendana setelah menikahi putri Soeharto pada tahun 1983, meskipun mereka bercerai setelah Soeharto lengser.
Prabowo juga seorang komandan militer di era Soeharto dan bertugas dalam kampanye kontroversial di Papua Barat dan Timor Timur.
Ia dituduh menculik aktivis selama protes massal 1998 yang menyebabkan kejatuhan Soeharto, tuduhan yang selalu ia sangkal.
"Kini, sebagai presiden, keputusannya dianggap berisiko memundurkan kemajuan demokrasi yang diraih sejak era otoritarianisme," demikian tertulis dalam artikel CNN Internasional.
Kelompok masyarakat sipil mengkritik langkah Prabowo yang memperluas peran militer ke wilayah sipil, yang dianggap bisa membawa Indonesia kembali ke militerisme era Soeharto.
Protes Keras dari Aktivis dan Korban
Tag
Berita Terkait
-
Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?
-
Komnas HAM: Gelar Pahlawan Soeharto Cederai Sejarah Pelanggaran HAM Berat dan Semangat Reformasi
-
Prabowo Terbang ke Sydney: Apa Agenda Rahasia Bertemu PM Albanese?
-
Bukan Hanya Gelar, Keluarga Pahlawan Nasional Dapat 4 Tunjangan Ini per Tahun
-
Tunda Penerbangan 2 Jam untuk Rapat, Ini Arahan Prabowo soal Serapan Anggaran dan Transfer ke Daerah
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- 5 HP OPPO RAM 8 GB Terbaik di Kelas Menengah, Harga Mulai Rp2 Jutaan
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
Terkini
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang
-
Ikuti Instruksi Kapolri, Pemkot Jogja Resmi Larang Pesta Kembang Api saat Pergantian Tahun