KPK Buka Penyelidikan Baru, BPKH Klarifikasi Soal Layanan Kargo Haji

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka penyelidikan baru terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Menanggapi hal tersebut, BPKH memberikan klarifikasi mengenai peran anak perusahaannya dalam layanan kargo haji.

Plt. Deputi Penyidikan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa penyelidikan ini berbeda dari kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama yang sudah naik ke tahap penyidikan.

Menurut Asep, penyelidikan di BPKH ini masih dalam tahap awal dan diduga terkait dengan berbagai layanan jemaah haji.

“Kami akan melakukan pengecekan terhadap tempat tinggal, akomodasi, katering, hingga transportasi,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).

a juga menyebut bahwa penyelidikan menyentuh isu penginapan jemaah di sekitar Mina serta layanan pengiriman barang.

Klarifikasi BPKH

Menanggapi sorotan terhadap layanan kargo, Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa anak perusahaan BPKH di Arab Saudi, yaitu BPKH Limited, tidak berperan sebagai penyelenggara jasa kargo.

“Dalam kerja sama ini, BPKH Limited hanya berperan sebagai mitra lokal (local partner) bagi beberapa perusahaan jasa pengiriman barang dari Indonesia. Kami tidak terlibat dalam operasional,” kata Fadlul dalam keterangannya, Kamis (13/11/2025).

Ia menjelaskan, BPKH Limited adalah entitas bisnis yang menjalankan aktivitas investasi. Seluruh keuntungan dari aktivitas tersebut, termasuk kerja sama komersial, akan dikembalikan kepada BPKH sebagai nilai manfaat untuk membantu pembiayaan haji.

Baca Juga: Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Buka Penyidikan Periode 2008-2015, Puluhan Saksi Diperiksa

Meskipun demikian, Fadlul menegaskan bahwa BPKH akan bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.

"BPKH memastikan kepada seluruh jemaah bahwa pengelolaan dana haji tetap berlangsung secara profesional, aman, dan akuntabel," tandasnya.