Rismon Ancam Tuntut Polisi Rp126 T di Kasus Ijazah Jokowi, Setara Anggaran Setahun Polri

Suara.com - Suasana di Polda Metro Jaya memanas saat Ahli Digital Forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, melontarkan ancaman tuntutan balik dengan nilai fantastis kepada institusi Polri.

Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Rismon tidak gentar dan justru menantang penyidik untuk membuktikan tuduhannya.

Tak tanggung-tanggung, Rismon mengancam akan menuntut ganti rugi senilai satu tahun anggaran kepolisian jika tudingan bahwa dirinya merekayasa bukti investigasi tidak terbukti di pengadilan.

"Kalau ditanya siap atau tidak, harusnya penyidik yang harus lebih siap karena menuduh kami mengedit atau merekayasa. Mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar Rp126 triliun, satu tahun anggaran kepolisian," tegas Rismon di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Rismon menilai tuduhan yang dialamatkan kepadanya sangat tidak berdasar. Menurutnya, penyidik gagal memahami metode ilmiah yang ia gunakan.

Ia bersikeras bahwa apa yang dilakukannya adalah analisis citra digital, bukan rekayasa seperti yang dituduhkan.

"Apa yang kami lakukan ada itu namanya ilmu digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit, itu berbasis algoritma," jelasnya.

Baginya, penetapan status tersangka ini adalah bentuk kriminalisasi yang kental dengan nuansa tekanan politik.

Bawa Buku Kontroversial "Gibran End Game"

Baca Juga: Kuasa Hukum Sebut Kasus Roy Suryo Cs Bukan Proses Hukum Murni: Ada Tangan-tangan Kekuasaan

Drama tidak berhenti di situ. Sebelum menjalani pemeriksaan, Rismon secara provokatif memamerkan sebuah buku berjudul “Gibran End Game: Wapres Tak Lulus SMA.”

Buku dengan sampul sketsa wajah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu disebut sebagai hasil investigasi timnya bersama Roy Suryo.

Dengan nada berapi-api, Rismon mengklaim buku tersebut membongkar riwayat pendidikan Gibran berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan temuan faktual saat Roy Suryo menelusuri jejak pendidikan Gibran hingga ke University of Technology Sydney (UTS), Australia.

“Kami memang sudah berencana, ada draft kasarnya, bukunya nanti ‘Gibran Endgame’ atau ‘Gibran Black Paper’, terserah. Yang pasti, Wapres Tak Lulus SMA. Data itu kami dapatkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan temuan faktual yang ditemukan oleh Pak Roy Suryo,” ujar Rismon.

Ia bahkan telah mengamanatkan agar buku tersebut disebarluaskan secara gratis dalam format PDF jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada dirinya. Menurut klaimnya, Gibran tidak pernah memiliki ijazah setingkat SMA.

“Artinya, Wapres kita ini tak pernah lulus SMA dan tidak punya ijazah SMA,” tegas Rismon.

Roy Suryo: Ini Bukti Kepanikan

Roy Suryo, yang juga ditetapkan sebagai tersangka, mengamini pernyataan Rismon.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini meyakini status tersangka yang disematkan kepada delapan orang dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi yang dipicu oleh rencana penerbitan buku kontroversial tersebut.

“Setelah kami merencanakan buku kedua berjudul Gibran Black Paper, kami langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ini bukti bahwa ada kepanikan,” ujar Roy Suryo.

Ia pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan "menyelamatkan" delapan tersangka.

Roy mengingatkan agar rezim saat ini tidak mengulangi kesalahan sebelumnya yang kerap memidanakan para pengkritik.

“Pak Prabowo kan suka angka delapan. Masa di rezim Pak Prabowo tambah delapan lagi yang akan dipidanakan,” katanya.

Total 8 Orang Jadi Tersangka

Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yang dibagi ke dalam dua klaster.

Klaster pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Sementara klaster kedua adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Mereka dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP serta Undang-Undang ITE.

Hingga kini, penyidik belum melakukan penahanan dan masih akan mendalami kasus melalui proses pemeriksaan.