- Mereka telah ditetapkan menjadi tersangka, namun perkara yang dihadapinya tidak juga kunjung beranjak ke meja hijau.
- Selain tudingan soal tindakan makar, perkara yang masih menggantung kejelasannya yakni terkait dengan dengan UU ITE.
- Yusril mengaku bakal mempelajari tentang hal itu lebih dalam sebelum nama-nama mereka diajukan kepada Presiden Prabowo
Suara.com - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan hingga saat ini masih ada sekitar 400 orang yang status hukumnya mengantung.
Mereka telah ditetapkan menjadi tersangka, namun perkara yang dihadapinya tidak juga kunjung beranjak ke meja hijau ataupun dihentikan.
Salah satu tindak pidana yang menjerat mereka di antaranya adalah tudingan tindakan makar seperti yang ditujukan kepada eks Danjen Kopassus, Mayor Jenderal (Purn) TNI Soenarko.
Bahkan status tersangka masih menyandang kepada Mantan Staf Khusus Panglima TNI, Brigjen TNI (Purn) Adityawarman Thata.
Selain tudingan soal tindakan makar, perkara yang masih menggantung kejelasannya yakni terkait dengan dengan Undang-undang ITE.
“Banyak juga terkait dengan tindakan pidana makar seperti yang Ditujukan kepada Pak Soenarko misalnya atau Pak Aditya Warman Itu dulu kasusnya makar dan itu sampai Pak Adityawarman meninggal, sampai hari ini,” kata Yusril di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).
“Kalau hukum pidana kan begitu orang meninggal, maka tuntutan pidananya menjadi gugur," kata Yusril.
"Jadi pertanyaan saya kadang-kadang penetapan tersangka kan tindakan administratif, dalam konteks hukum pidana administratif kan mesti bagaimana itu jadi masalah juga bagi saya,” katanya menambahkan.
Lebih lanjut, Yusril mengaku bakal mempelajari tentang hal itu lebih dalam sebelum nama-nama mereka diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Roy Suryo Bantah Edit Ijazah Jokowi: Yang Seharusnya Tersangka Itu Orangnya
“Karena itu kami mau pelajari juga tentang hal yang lebih dalam sebelum diajukan kepada Bapak Presiden,” jelasnya.
Terpenting, kata Yusril, saat ini ada kepastian hukum bagi mereka agar perkara yang menjerat tidak terlalu lama menggantung tanpa kepastian.
“Jangan sampai perkara menggantung terlalu lama tapi penyidik entah itu polisi entah itu PPNS kemudian itu tidak mengeluarkan SP3,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 661 Bus untuk Mudik Gratis 2026
-
Tinjau SPPG Polri di Palmerah, Prabowo Tengok Menu Selat Solo hingga Kolam Patin dan Lele
-
Ada Kunjungan Presiden Prabowo ke SPPG Polri, Pasar Palmerah Ditutup Sementara
-
Prabowo Terima Delegasi Pakistan, Bahas Investasi hingga Kerja Sama Pertahanan
-
Waspada Copet 'Necis' di Blok M Hub, MRT Jakarta Perketat Pengamanan
-
RSCM Pastikan Pasien Tetap Dilayani Meski Status BPJS PBI Nonaktif
-
Kunjungi Borobudur, Wamensos Agus Ajak Warga Lebih Mandiri Lewat Pelatihan Kerajinan Eceng Gondok
-
Wamensos Agus Jabo Tinjau Pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu di Magelang
-
Ada Truk 'Lumpuh', Arus Lalu Lintas di Brigjend Katamso Jakarta Barat Semrawut Pagi Ini
-
BNPT Tangkap 230 Orang Terkait Pendanaan Terorisme