Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur

Suara.com - Istana mengisyaratkan sinyal kepatuhan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang secara fundamental mengubah aturan penempatan anggota Polri aktif di jabatan aparatur sipil negara (ASN).

Putusan tersebut sekaligus mengakhiri praktik penugasan anggota Polri tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari institusinya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa Istana Kepresidenan akan menghormati dan melaksanakan putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut.

"Ya, iya lah. Sesuai aturan kan seperti itu," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/25).

Sebagai konsekuensi logis dari putusan tersebut, Prasetyo mengindikasikan bahwa pemerintah akan meminta para perwira polisi aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil untuk melepaskan jabatannya.

"Ya, kalau aturannya seperti itu kan," tegasnya.

Meskipun komitmen untuk patuh telah disampaikan, Prasetyo menyebut pemerintah memerlukan waktu untuk mempelajari salinan putusan MK secara komprehensif sebelum mengambil langkah-langkah implementatif lebih lanjut.

"Ya kan keputusannya baru tadi ya. Kita juga belum mendapatkan apa, petikan keputusannya. Nanti kalau kita sudah dapat ya nanti kita pelajarin," jelasnya.

Namun, ia kembali menekankan bahwa status putusan MK tidak dapat diganggu gugat, sehingga kepatuhan pemerintah adalah sebuah keniscayaan.

Baca Juga: Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara

"Tapi sebagaimana namanya keputusan MK ini kan final and binding," sambungnya.

Putusan yang dimaksud, yakni hasil gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa setiap anggota Polri aktif harus mengundurkan diri dari dinas kepolisian jika ingin mengisi jabatan di luar struktur institusi Polri.