Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab Jember Andalkan PAD Untuk Kemandirian Fiskal

Suara.com - Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan bakal mendorong kemandirian fiskal daerah melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah alokasi transfer pusat berkurang sekitar Rp350 miliar. Meski demikian, Pemkab memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak daerah.

Bupati Jember, Gus Fawait, menyampaikan hal itu saat menjawab pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Jember, Sabtu, 15 November 2025. Menurut dia, eksekutif dan legislatif memiliki kesamaan visi untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

“Kami sudah sepakat dengan DPRD bahwa menaikkan pajak bukan opsi. Fokus kami membenahi mekanisme agar pendapatan berjalan maksimal tanpa membebani masyarakat,” kata Fawait dalam sidang paripurna.

Fawait menjelaskan, penataan sektor pendapatan daerah akan ditempuh melalui optimalisasi penarikan pajak yang sudah ada dan perbaikan sistem guna menutup potensi kebocoran. Pemerintah daerah juga akan meninjau kembali proses perencanaan dan pengawasan agar target yang ditetapkan lebih realistis.

Ia mengakui capaian PAD Jember dalam sepuluh tahun terakhir tidak pernah memenuhi target. Karena itu, ia meminta DPRD ikut mengawasi dan mengkaji sumber persoalan, mulai dari sisi sistem, potensi kebocoran, hingga ketepatan penetapan target.

“Tahun 2026 akan menjadi momentum penting karena seluruh penyusunan perencanaan dilakukan oleh pemerintah saat ini,” ujarnya.

Sejumlah fraksi sebelumnya menyoroti rendahnya serapan anggaran 2025. Menanggapi hal itu, Fawait menyebut ada dua faktor utama yang mempengaruhi: kebijakan efisiensi nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan banyaknya kegiatan yang baru memasuki tahap pengadaan pada triwulan IV.

Sebagai langkah korektif, pemerintah daerah menyiapkan percepatan penyusunan dokumen perencanaan, penguatan koordinasi antar-perangkat daerah, serta peningkatan pengawasan lapangan agar penumpukan pekerjaan di akhir tahun tidak berulang.

“Kami berkomitmen menjaga kualitas pembangunan meski dihadapkan pada kondisi cuaca dan dinamika anggaran,” kata Fawait.

Baca Juga: BRI Terus Berkomitmen Majukan UMKM Sebagai Pilar Ekonomi Nasional

Dalam rapat paripurna itu, Program Sekolah Rakyat juga menjadi sorotan, terutama setelah disinggung Fraksi Gerindra. Fawait memaparkan bahwa Sekolah Rakyat tahap pertama di Patrang telah beroperasi sejak 15 Agustus 2025 dengan 97 siswa dari jenjang SD dan SMP. Fasilitas ini memanfaatkan lahan eks Balai Pengembangan Pendidikan.

Adapun Sekolah Rakyat skala besar di kawasan barat Jember Sport Garden, dengan kapasitas hingga 1.000 siswa, masih dalam tahap proses administratif. Pemerintah sedang menyelesaikan perizinan, dokumen lingkungan, dan pematangan lahan. Sekolah ini ditargetkan dapat dibuka pada 2026 sebagai upaya memperluas layanan pendidikan gratis.

Menjawab masukan terkait pendapatan dari sektor parkir, Fawait menyatakan pemerintah akan mengembalikan sistem parkir berlangganan melalui Peraturan Bupati. Skema itu diharapkan dapat meningkatkan PAD sekaligus memudahkan warga yang selama ini merasa terbebani dengan pembayaran parkir di banyak titik.

Fawait menutup penyampaiannya dengan menyatakan bahwa seluruh kritik dan pandangan fraksi akan menjadi bahan pemantapan arah kebijakan pemerintah daerah ke depan.

“Kami terus memperbaiki manajemen anggaran, meningkatkan serapan, dan memastikan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.***