Soal UMP Jakarta 2026, Legislator PKS Wanti-wanti Potensi Perusahaan Gulung Tikar

Suara.com - Gelombang unjuk rasa buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta terus bergulir memanaskan suasana ibu kota.

Tuntutan kenaikan upah dinilai wajar, mengingat lonjakan harga kebutuhan pokok yang kian mencekik masyarakat belakangan ini.

Namun, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli memberikan pandangan berbeda terkait fenomena tahunan ini.

Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan pemerintah akan mengambil jalan tengah yang bijak.

Taufik menyoroti risiko ekonomi yang mungkin terjadi jika kenaikan upah diputuskan tanpa perhitungan matang terhadap kemampuan perusahaan.

"Kita juga harus melihat kalau dari segi DPRD, dari segi pemerintah, kan jalan tengah. Kalau memang UMP-nya naik segitu, apakah tidak menyebabkan ekonomi jadi mandek misalnya gitu ya? Nah, misalnya perusahaan-perusahaan tutup atau seperti apa," ujar Taufik usai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Ia memprediksi proses penentuan besaran upah kali ini tidak akan berjalan mulus antara pengusaha dan pekerja.

Negosiasi alot dipastikan bakal terjadi di meja perundingan dewan pengupahan dalam waktu dekat.

"Kita juga harus tanya, bagaimana kesiapan pengusaha untuk mengeluarkan cost untuk SDM yang lebih besar. Jadi, saya kira pasti akan negosiasi ya, akan alot," kata dia.

Baca Juga: Anggaran Subsidi Pangan Dipangkas, PAN: Anak Buah Gubernur Berbohong Warga Tak Suka Daging dan UHT

Meski demikian, Taufik tidak menampik bahwa beban hidup para buruh di Jakarta memang semakin berat.

Faktor inflasi dan kenaikan harga barang menjadi alasan kuat mengapa buruh bersikeras menuntut kenaikan upah yang signifikan.

Namun, Dewan tetap harus memastikan apakah sektor usaha mampu bertahan jika tuntutan tersebut dipenuhi seratus persen.

"UMP itu tidak hanya melihat buruh. Memang kebutuhan dari pekerja atau buruh itu meningkat karena harga-harga naik ya. Tapi kemudian kalau kita meluluskan atau UMP dinaikkan sesuai dengan permintaan buruh itu, kita harus juga melihat apakah nanti ekonomi akan berjalan. Apakah perusahaan-perusahaan masih bisa hidup dengan pengeluaran cost SDM yang besar," jelas Taufik.

Di sisi lain, ia juga menuntut transparansi dan kejujuran dari pihak pengusaha terkait kondisi finansial mereka yang sebenarnya.

Keterbukaan data keuangan perusahaan menjadi kunci agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam keputusan ini.

"Jadi kita tanya juga ke pengusaha, harus jujur juga. Apakah memang benar pengeluaran untuk SDM bisa menyebabkan perusahaan goyang atau seperti apa," pungkasnya.