- Dokter Tifa menyarankan agar kasus ijazah Jokowi yang menjeratnya dihentikan (SP3), dengan imbalan negara memfasilitasi perawatan medis untuk Jokowi di luar negeri
- Ia menamakan gagasannya "Marcos Way", yang diklaim sebagai solusi manusiawi untuk meredakan tekanan politik terhadap Jokowi dan mencegah dampak buruk pada kesehatannya
- Tifa menyatakan bahwa usulannya telah melalui konsultasi dengan sekitar 30 profesor dan doktor dari berbagai bidang keilmuan
Suara.com - Pegiat media sosial, dr. Tifauziah Tyassuma atau yang akrab disapa dr. Tifa, melontarkan gagasan kontroversial untuk menyelesaikan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Ia mengusulkan agar kasus yang menjeratnya terkait tudingan tersebut dihentikan melalui mekanisme SP3, dan sebagai gantinya, negara disarankan memfasilitasi Jokowi untuk menjalani perawatan medis di luar negeri.
Menurut Tifa, langkah ini perlu diambil untuk meredakan tekanan publik terhadap mantan pemimpin negara. Ia mengklaim bahwa tekanan politik yang berkepanjangan dapat membahayakan kondisi kesehatan Jokowi.
"Dalam berbagai negara, ketika tekanan publik terhadap seorang mantan pemimpin mencapai titik yang sangat tinggi, negara memilih memberikan ruang pemulihan, bukan konfrontasi. Terlebih kami memahami tekanan politik berkepanjangan dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental seseorang, dalam hal ini mantan Presiden Joko Widodo, stres akut, penurunan imunitas, hingga risiko komplikasi medis," ujar Tifa, Rabu (19/11/2025).
Tawarkan Solusi 'Marcos Way'
Tifa menyebut pendekatannya ini sebagai "Marcos Way", sebuah solusi yang menurutnya menempatkan aspek kemanusiaan sebagai pilar utama penyelesaian masalah. Ia memandang tawaran ini sebagai jalan keluar yang elegan dan bermartabat.
"Karena itu, menyediakan jalan keluar berupa kesempatan untuk menjalani perawatan medis di luar negeri dapat menjadi solusi elegan dan manusiawi. Ini yang kami tawarkan," tuturnya.
Ia menambahkan, pendekatan semacam ini dapat menjaga ketenangan publik sekaligus memberikan ruang penghormatan bagi pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Dengan begitu, negara bisa terhindar dari eskalasi konflik yang tidak perlu.
"Inilah pilihan penyelesaian yang tidak merendahkan siapa pun sekaligus membuka jalan bagi negara untuk memfokuskan energi pada masa depan dan agenda pembangunan," ucapnya.
Baca Juga: Tegas Tolak Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo Cs Lebih Pilih Dipenjara?
Klaim Didukung Puluhan Pakar
Lebih lanjut, dr. Tifa mengungkapkan bahwa gagasan ini bukanlah pemikiran tunggal. Ia mengklaim usulan tersebut merupakan hasil diskusi mendalam dengan puluhan pakar dari berbagai disiplin ilmu.
Gagasan ini, menurutnya, sedianya akan disampaikan dalam sebuah forum bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri.
"Kami sudah berkonsultasi dengan para pakar, para ahli yang kurang lebih 30 profesor dan doktor terdiri atas multidisciplinary. Mereka semua berdiskusi day by day dengan kami membahas bagaimana seharusnya kasus kami ini ditegakkan dan bagaimana solusi lebih baik untuk penyelesaian masalah ini," ujar dokter Tifa.
Berita Terkait
-
Tegas Tolak Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo Cs Lebih Pilih Dipenjara?
-
MK Batalkan Aturan HGU 190 Tahun di IKN, Airlangga: Investasi Tetap Kami Tarik!
-
'Dilepeh' Gerindra, PSI Beri Kode Tolak Budi Arie Gabung: Tidak Ada Tempat Bagi Pengkhianat Jokowi
-
Ijazah Asli Jokowi Terungkap Ada di Polda Metro, Jadi Barang Bukti Kasus Apa?
-
Inisiatif Jokowi, Diresmikan Prabowo: RS KEI Surakarta Siap Kurangi Pasien Berobat ke Luar Negeri!
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Dana Riset-Tunjangan Kecil, Menteri Diktisaintek Minta Kampus Permudah Dosen Naik Pangkat
-
Habiburokhman 'Semprot' Balik Pengkritik KUHAP: Koalisi Pemalas, Gak Nonton Live Streaming
-
Warning Keras Pramono Anung ke 673 Kepsek Baru: Tak Ada Tempat untuk Bullying di Sekolah Jakarta!
-
Disentil Prabowo Gegara Siswa Turun ke Jalan, Pemkab Bantul Beri Penjelasan
-
Gebrakan Pramono Anung Lantik 2.700 Pejabat Baru DKI Dalam 2 Pekan, Akhiri Kekosongan Birokrasi
-
Pesan Menteri Brian ke Kampus: Jangan Hitungan Bantu Anak Tak Mampu, Tak akan Bangkrut!
-
Revisi UU Pemerintahan Aceh: DPR Desak Dana Otsus Permanen, Apa Respons Pemerintah?
-
DPR, Pemkot, dan DPRD Surabaya Satu Suara! Perjuangkan Hak Warga Atas Tanah Eigendom ke Jakarta
-
Pramono: Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Masih Berhak Terima KJP Plus
-
KPK Bentuk Kedeputian Intelijen, Jadi Mata dan Telinga Baru Tangkap Koruptor