- Dokter Tifa menyarankan agar kasus ijazah Jokowi yang menjeratnya dihentikan (SP3), dengan imbalan negara memfasilitasi perawatan medis untuk Jokowi di luar negeri
- Ia menamakan gagasannya "Marcos Way", yang diklaim sebagai solusi manusiawi untuk meredakan tekanan politik terhadap Jokowi dan mencegah dampak buruk pada kesehatannya
- Tifa menyatakan bahwa usulannya telah melalui konsultasi dengan sekitar 30 profesor dan doktor dari berbagai bidang keilmuan
Suara.com - Pegiat media sosial, dr. Tifauziah Tyassuma atau yang akrab disapa dr. Tifa, melontarkan gagasan kontroversial untuk menyelesaikan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Ia mengusulkan agar kasus yang menjeratnya terkait tudingan tersebut dihentikan melalui mekanisme SP3, dan sebagai gantinya, negara disarankan memfasilitasi Jokowi untuk menjalani perawatan medis di luar negeri.
Menurut Tifa, langkah ini perlu diambil untuk meredakan tekanan publik terhadap mantan pemimpin negara. Ia mengklaim bahwa tekanan politik yang berkepanjangan dapat membahayakan kondisi kesehatan Jokowi.
"Dalam berbagai negara, ketika tekanan publik terhadap seorang mantan pemimpin mencapai titik yang sangat tinggi, negara memilih memberikan ruang pemulihan, bukan konfrontasi. Terlebih kami memahami tekanan politik berkepanjangan dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental seseorang, dalam hal ini mantan Presiden Joko Widodo, stres akut, penurunan imunitas, hingga risiko komplikasi medis," ujar Tifa, Rabu (19/11/2025).
Tawarkan Solusi 'Marcos Way'
Tifa menyebut pendekatannya ini sebagai "Marcos Way", sebuah solusi yang menurutnya menempatkan aspek kemanusiaan sebagai pilar utama penyelesaian masalah. Ia memandang tawaran ini sebagai jalan keluar yang elegan dan bermartabat.
"Karena itu, menyediakan jalan keluar berupa kesempatan untuk menjalani perawatan medis di luar negeri dapat menjadi solusi elegan dan manusiawi. Ini yang kami tawarkan," tuturnya.
Ia menambahkan, pendekatan semacam ini dapat menjaga ketenangan publik sekaligus memberikan ruang penghormatan bagi pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Dengan begitu, negara bisa terhindar dari eskalasi konflik yang tidak perlu.
"Inilah pilihan penyelesaian yang tidak merendahkan siapa pun sekaligus membuka jalan bagi negara untuk memfokuskan energi pada masa depan dan agenda pembangunan," ucapnya.
Baca Juga: Tegas Tolak Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo Cs Lebih Pilih Dipenjara?
Klaim Didukung Puluhan Pakar
Lebih lanjut, dr. Tifa mengungkapkan bahwa gagasan ini bukanlah pemikiran tunggal. Ia mengklaim usulan tersebut merupakan hasil diskusi mendalam dengan puluhan pakar dari berbagai disiplin ilmu.
Gagasan ini, menurutnya, sedianya akan disampaikan dalam sebuah forum bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri.
"Kami sudah berkonsultasi dengan para pakar, para ahli yang kurang lebih 30 profesor dan doktor terdiri atas multidisciplinary. Mereka semua berdiskusi day by day dengan kami membahas bagaimana seharusnya kasus kami ini ditegakkan dan bagaimana solusi lebih baik untuk penyelesaian masalah ini," ujar dokter Tifa.
Berita Terkait
-
Tegas Tolak Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo Cs Lebih Pilih Dipenjara?
-
MK Batalkan Aturan HGU 190 Tahun di IKN, Airlangga: Investasi Tetap Kami Tarik!
-
'Dilepeh' Gerindra, PSI Beri Kode Tolak Budi Arie Gabung: Tidak Ada Tempat Bagi Pengkhianat Jokowi
-
Ijazah Asli Jokowi Terungkap Ada di Polda Metro, Jadi Barang Bukti Kasus Apa?
-
Inisiatif Jokowi, Diresmikan Prabowo: RS KEI Surakarta Siap Kurangi Pasien Berobat ke Luar Negeri!
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina